PIKIRAN RAKYAT – Buntut dari tidak dilibatkannya pada KTT ASEAN 2021, Pemerintah Militer Myanmar menyerukan penolakan atas keputusan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang telah mengecualikan Pemimpin Junta dari pertemuan puncak sekawasan dan hanya mengundang tokoh non-politik Myanmar.
Akibat tekanan internasional yang meningkat, ASEAN dituntut untuk bertindak lebih tegas terhadap kegagalan Junta Myanmar dalam mengambil langkah-langkah yang disepakati guna mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawan politiknya.
Berbagai langkah yang ditempuh pun telah diputuskan sesuai Konsensus ASEAN yang dicapai pada April 2021.
Baca Juga: Myanmar Mengecam Langkah ASEAN Memblokir Pemimpin Junta dari KTT
Keputusan yang diambil para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam Pertemuan Darurat pada Jumat pekan lalu merupakan langkah berani yang luar biasa bagi blok regional tersebut yang aksinya didorong oleh Konsensus dan secara tradisional lebih memilih untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri anggotanya.
Disebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, para Menteri ASEAN terbelah antara tetap berpegang pada tradisi non-intervensi dan kebutuhan untuk mempertahankan kredibilitas dengan memberi sanksi kepada pemimpin kudeta militer Myanmar Min Aung Hlaing.
Pasalnya, Min Aung Hlaing telah memimpin tindakan keras terhadap aksi protes dan perbedaan pendapat sejak merebut kekuasaan dari pemerintah sipil Myanmar.
Baca Juga: Ridwan Kamil Kesal Trotoar di Bandung Berantakan: Bisa Beli Motor, Tapi Tidak Bisa Beli Akal Sehat
Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mengikutsertakan pemimpin Junta Myanmar pada KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021 didasarkan pula sebagai penghormatan terhadap prinsip non-intervensi dan prinsip lain dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan HAM, dan pemerintahan yang konstitusional.