PIKIRAN RAKYAT – Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tom Andrews melalui Twitter menyambut baik pembebasan ratusan tahanan politik oleh Pemerintah Militer Myanmar. Namun, ia mengatakan bahwa penahanan terhadap tahanan politik merupakan tindakan ‘keterlaluan’.
"Junta membebaskan tahanan politik di Myanmar bukan karena tergugah hatinya, tetapi karena tekanan," katanya.
Baru-baru ini, media pemerintahan melaporkan bahwa Pemerintah Militer Myanmar membebaskan ratusan tahanan politik, termasuk Juru Bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dan komedian kenamaan Zaarganar dari penjara Insein.
Stasiun TV pemerintah merilis berita yang menyebutkan bahwa lebih dari 5.600 orang yang ditangkap atau dikejar karena terlibat dalam protes antikudeta, dibebaskan melalui amnesti atas dasar kemanusiaan usai penguasa militer in Aung Hlaing berpidato pada Senin, 18 Oktober 2021.
Baca Juga: Deklarasi Anies Baswedan for Presiden Mencuat, Pengamat: Balance of Power terhadap Relawan Ganjar
Namun, sejumlah kalangan menilai jika pembebasan tahanan politik tersebut sebagai taktik militer berkuasa untuk membangun kembali reputasi internasional karena ASEAN tidak menyertakan pimpinan Junta pada KTT ASEAN.
Pasalnya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk tidak mengikutsertakan pemimpin Junta Myanmar dalam KTT yang dijadwalkan pada 26-28 Oktober.
Para Menetri Luar Negeri ASEAN membuat keputusan tersebut dalam pertemuan khusus yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat malam, 15 Oktober 2021 untuk membahas kegagalan militer Myanmar menjalankan proses perdamaian guna mengakhiri krisis berdarah yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari 2021.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia Senin, 18 Oktober 2021: Positif Bertambah 903 Orang, Meninggal 50
Pasalnya, situasi di Myanmar menjadi rusuh semenjak kudeta yang merusak demokrasi dan reformasi ekonomi yang sebelumnya telah berjalan selama satu dekade.