AMMAN, (PR).- Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Yordania meluncurkan Dialog Kemanusiaan pertama di Amman, Yordania. Demikian disampaikan KBRI Amman lewat keterangan prs yang diterima redaksi "PR" Online via surel, Rabu 1 Mei 2019.
“Meskipun bukan merupakan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, atas dasar kemanusiaan,Indonesia dan Yordania tetap menampung sementara ribuan bahkan jutaan pengungsi di negaranya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Dialog Kemanusiaan Pertama Indonesia dan Yordania di Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania, Amman.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Yordania memiliki kedekatan posisi dalam isu penanganan pengungsi di tingkat nasional dan global.
Direktur HAM dan Kemanusiaan, Achsanul Habib, menggarisbawahi mengenai pentingnya untuk mendorong komitmen komunitas internasional dalam mengatasi isu pengungsi, utamanya penerapan prinsip “burden sharing dan responsibility sharing”.
Dengan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban dari negara tujuan dan tidak menambah beban kepada negara transit, yang sebagian besar merupakan negara berkembang.
“Menjadi penting bagi Indonesia dan Yordania untuk menggiatkan dialog dalam isu pengungsi, diantaranya untuk saling mendukung posisi kedua negara dalam berbagai pembahasan isu pengungsi di kancah internasional,” ujar Achsanul Habib menegaskan.
1,3 juta pengungsi
Direktur Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania menjelaskan bahwa hingga saat ini Yordania menampung lebih dari 1,3 orang pengungsi, yang berasal dari 58 negara asal, terutama Suriah.
Sebagai negara berkembang, Yordania menghadapi tantangan tersendiri dalam penanganan pengungsi, misalnya dari aspek pendanaan, infrastruktur, serta inklusinya dalam layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Akibat kompleksitas tantangan yang dihadapi tersebut, Yordania menempatkan isu penanganan pengungsi sebagai salah satu perhatian utamanya.