PIKIRAN RAKYAT - Partai oposisi di Pemerintahan Sri Lanka menolak tawaran dari Presiden untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan sementara.
Tawaran itu diberikan Gotabaya Rajapaksa selaku pemimpin negara setelah seluruh anggota kabinetnya mengundurkan diri menyusul aksi protes yang dilakukan warga.
Warga Sri Lanka turun ke jalan menyerukan tuntutan perubahan konstitusi negara yang akan membatasi kekuasaan eksekutif Gotabaya Rajapaksa yang luas.
Baca Juga: Ingin Akhiri Kekacauan, Presiden Ukraina Sebut Tak Ada Opsi Lain Kecuali Negosiasi
Hal itu termasuk seruan pemilihan Presiden melalui masa jabatan parlemen lima tahun, serta menunjuk sekaligus memecat pejabat pemerintah dan hakim.
"Waktunya telah tiba untuk mengubah kepresidenan eksekutif. Mari kita gunakan kesempatan ini," kata sajith Premadasa, pemimpin oposisi utama partai Samagi Jana Balawegaya, mengatakan di parlemen.
"Kami tidak akan berpartisipasi dalam kursi 'musikal' ini. Kami akan datang dengan berkat dari rakyat, bukan untuk kekuasaan dan hak istimewa," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Invasi Rusia terhadap Ukraina Perparah Krisis Ekonomi Global, Jokowi: Buat Pusing Semua Negara
Sementara itu, Maithripala Sirisena dari mantan partai komponen koalisi, SLFP, mengatakan bahwa amandemen ke-20 konstitusi yang memberi Gotabaya Rajapaksa kekuatan besar perlu dihapuskan untuk memulihkan demokrasi.