PIKIRAN RAKYAT – Sebuah inspeksi independen menemukan bahwa penanganan terhadap imigran dan pencari suaka yang tiba di Inggris dengan perahu kecil melalui Selat Inggris tidak dapat dibenarkan, tidak efektif, dan tidak efisien.
Inspeksi yang dipimpin oleh Kepala Inspektur Perbatasan dan Imigrasi David Neal itu berfokus pada pemrosesan awal orang di dua pusat pemerintahan di Dover, Inggris bagian tenggara, antara Desember 2021 dan Januari 2022.
Laporan inspeksi tersebut diterbitkan pada hari Kamis, 21 Juli 2022 setelah tertunda selama berbulan-bulan.
Isi laporan tersebut menyimpulkan respons pemerintah Inggris terhadap peningkatan jumlah kedatangan imigran di pantainya sejak awal tahun lalu.
Baca Juga: Bansos PKH 2022 Tahap 3 Cair Bulan Ini, Simak Kategori Penerima dan Besaran Nominalnya di Sini
“Buruk, terutama dalam hal sistem, proses, sumber daya, pengumpulan data, dan penyimpanan catatan yang akurat,” kata laporan tersebut.
“Para migran ini menyeberangi Selat Inggris dalam kondisi yang penuh kesulitan. Banyak dari mereka yang rentan dan berisiko, termasuk anak-anak dan perempuan. Ketika mereka tiba di Dover, mereka mereka ditangani dengan tidak manusiawi,” ujar Neal.
“Ini terjadi karena Departemen Dalam Negeri telah gagal selama tiga tahun terakhir untuk beralih dari respons krisis menjadi memiliki sistem dan prosedur yang lebih baik,” tuturnya menambahkan mengutip departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani urusan imigrasi.
Penyeberangan Berbahaya
Jumlah orang yang melakukan penyeberangan laut berbahaya ke Inggris meningkat tajam sejak awal 2021.
Baca Juga: Tinggal Sisa Dua Calon, Rishi Sunak atau Liz Truss yang Jadi Penerus PM Inggris Boris Johnson?
Pemerintah Inggris mendapat kritikan dari beberapa pihak tentang kontrol perbatasan yang terlalu lemah dan para pencari suaka diperlakukan secara tidak manusiawi.
Lebih dari 28.000 migran dan pencari suaka menyeberang dari daratan Eropa ke Inggris melalui Selat Inggris tahun 2021.
Jumlah tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat dari angka tahun 2020 dan arus penyeberangan semakin kencang pada tahun ini.
Selat Inggris merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan tidak aman dilintasi perahu kecil seperti yang ditumpangi para imigran dan pencari suaka ke Inggris.
Baca Juga: Penny Mordaunt Kandidat Perdana Menteri Inggris: Kami Tidak Mencari Konfrontasi dengan Rusia
Pada November 2021, sebanyak 27 orang tewas ketika berusaha mencapai Inggris dengan perahu karet.
Ini menjadi kecelakaan paling mematikan yang tercatat di Selat Inggris dan memicu aksi saling menyalahkan antara London dan Paris.
Dalam laporan itu disebutkan tidak memadainya respons pemerintah terhadap lonjakan kedatangan di Dover itu mengungkap kesenjangan dalam prosedur keamanan dan membiarkan orang-orang yang rentan jadi dalam bahaya.
“Data, yang merupakan sumber pengambilan keputusan, sangat buruk. Peralatan untuk melakukan pemeriksaan keamanan biasanya usang dan tidak dapat diandalkan. Biometrik, seperti pengambilan sidik jari dan foto, tidak selalu terekam,” katanya.
Baca Juga: 6 Kandidat Pengganti PM Inggris Boris Johnson Berlomba Dapatkan Suara
“Sederhananya, jika kita tidak memiliki catatan orang yang masuk ke negara kita, maka kita tidak tahu siapa yang diancam atau siapa yang mengancam.”
Rencana Pengiriman Pengungsi ke Rwanda yang Kontroversial
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa perubahan sudah dilakukan pada penanganan kedatangan melalui Selat Inggris.
“Perubahan sudah berlangsung pada saat inspeksi dilakukan dan secara khusus ditujukan untuk mengatasi beberapa masalah inti yang disorot dalam laporan ini. Meskipun demikian, Kementerian Dalam Negeri mengakui pengamatan fakta yang ada di dalam laporan dan menerima semua rekomendasi tanpa keberatan,” katanya.
Laporan itu muncul ketika pemerintah Inggris terus mengebut kebijakan imigrasi baru yang sangat kontroversial yang akan membuat para migran dan pengungsi dikirim ke Rwanda untuk diproses.
Baca Juga: Boris Johnson Mundur dari Jabatannya, PM Inggris Baru Diumumkan 5 September 2022
Berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada April 2022, London berencana untuk mengarahkan ribuan orang yang tiba di pantainya tanpa dokumentasi ke negara Afrika Timur yang lokasinya lebih dari 6.400 km dari Inggris.
Namun, rencana tersebut dikecam oleh para kritikus karena dianggap tidak etis, tidak dapat dijalankan, dan terlalu mahal.
Selain itu, rencana pengiriman pengungsi ke Rwanda tersebut mengalami tantangan hukum setelah diajukannya peninjauan kembali untuk menggugat keabsahannya.
Pada Rabu, 20 Juli 2022 Pengadilan Tinggi London menjadwalkan peninjauan kembali akan dimulai pada awal September 2022.***