PIKIRAN RAKYAT – Pihak berwenang China menggunakan aparat keamanan yang sebelumnya digunakan untuk menangani perbedaan pendapat terhadap pihak berwenang di Beijing, dalam memerangi wabah Covid-19 di daerah terpencil seperti Xinjiang dan Tibet.
Kebijakan ini merupakan tindakan pengawasan yang telah digunakan selama bertahun-tahun kepada umat Buddha yang berada di Tibet serta Umat islam Uighur, yang merupakan kelompok minoritas di China.
Hal tersebut digunakan untuk penerapan peraturan lockdown, dalam usaha menegakan aturan terhadap orang-orang yang memiliki risiko.
Selain itu, juga memastikan tidak adanya kerusuhan publik terhadap aturan tersebut, seperti yang pernah terjadi di Shanghai pada saat lockdown pada awal tahun ini.
“Ini ironis, tapi menjadi sangat mudah untuk PKC yang pertama kali membangun identitas etnis Uighur sebagai virus pemikiran agama ekstrimis, mengambil langkah kejam untuk membasmi hal tersebut. Kemudian virus nyata datang dan menjadikan teknik serupa sangat berguna,” kata profesor sejarah di Universitas Georgetown, James Millward yang mengacu kepada Partai Komunis China.
Pemerintah Xi Jinping telah mempertahankan langkah-langkah ketat dalam pelaksanaan Zero Covid, setelah pemerintah lain mulai mengabaikan pendekatan tersebut.
Hal tersebut memberikan pukulan keras bagi ekonomi dan membuat China menjadi lebih terisolasi dalam panggung global.
Wilayah barat Xinjian melaporkan sebanyak 344 kasus lokal pada hari Minggu, menurun dari hari sebelumnya yang melaporkan total 398 kasus.