PIKIRAN RAKYAT - Tiga puluh tahanan politik Palestina yang ditahan di pengasingan-pengasingan Israel, mulai melakukan aksi mogok makan, guna memprotes kasus penahanan administratif.
Aksi mogok makan ini untuk memprotes kebijakan yang dibuat oleh Israel sehingga para tawanan Palestina, ditahan tanpa dasar tuduhan atau tanpa adanya peradilan.
Kebijakan Israel mengizinkan penahanan warga Palestina, didasarkan pada bukti yang tidak disebutkan, bahkan pengacara tahanan tidak diperkenankan untuk melihat tawanan.
Baca Juga: Oknum Polwan di Riau Diduga Lakukan Pengeroyokan terhadap Seorang Wanita, Polisi Periksa Enam Saksi
Israel mengaku bahwa kebijakan tersebut diperlukan, guna alasan keamanan dan memungkinkan pemerintah menahan "tersangka berbahaya", tanpa menyampaikan informasi yang diperoleh dari intelijen.
Amnesti Internasional telah mengilustrasikan kebijakan penahanan administratif Israel sebagai “praktik kejam dan tidak adil yang membantu mempertahankan sistem apartheid Israel terhadap warga Palestina.”
“Ratusan tahun, di mana pendudukan menghalangi kami untuk memeluk keluarga kami atau melihat anak-anak kami, saat mereka lahir atau tumbuh dewasa. Kami tidak pernah merayakan ulang tahun mereka, kami tidak menemani mereka di hari pertama sekolah,” tutur pernyataan itu.
Baca Juga: 10 Fakta Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo, Asal Usul Pengirim hingga Isi Paket
Menurut Addameer, sebuah kelompok hak-hak tahanan Palestina, lebih dari 743 tawanan Palestina yang saat ini ditahan di bawah perintah penahanan administratif.
Aksi mogok makan tingkat tinggi terakhir melibatkan Khalil Awawdeh yang tidak makan selama 172 hari. Dia mengakhiri pemogokannya hanya setelah perjanjian tertulis ditandatangani dengan otoritas Israel untuk membatasi penahanan administratif dan membebaskannya pada bulan 2 Oktober 2022 mendatang