kievskiy.org

Nonton Video Khusus Dewasa Bakal Wajib Tunjukkan KTP

Ilustrasi pria di depan laptop.
Ilustrasi pria di depan laptop. /Pixabay/iAmMrRob

PIKIRAN RAKYAT - Selama 3 bulan terakhir, setiap orang yang tinggal di Louisiana, Amerika Serikat (AS), dan membuka situs video khusu dewasa P*rnh*b disambut dengan prompt baru. Mereka wajib menunjukkan nomor identitas mereka agar bisa mengakses situs tersebut.

Undang-undang negara bagian mengharuskan orang yang ingin menonton video khusus dewasa untuk membuktikan bahwa mereka berusia di atas 18 tahun. Orang-orang yang ingin mengakses P*rnh*b pun diarahkan ke situs yang terhubung dengan pemerintah, dan harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.

Langkah ini merupakan hasil dari undang-undang baru yang dirancang untuk menghentikan anak-anak melihat konten eksplisit. Namun, ini baru permulaan, karena industri verifikasi usia online memanas.

Sejak Januari 2023, 3 negara bagian lain di seluruh AS seperti Mississippi, Virginia, dan Utah telah meniru pendekatan Louisiana dengan menerbitkan aturan versi mereka sendiri.

Baca Juga: Anggota Parlemen Thailand Kedapatan Nonton Video Dewasa saat Sidang, Pimpinannya Lepas Tangan

Sebelas negara bagian lainnya dari Virginia hingga California, telah mengusulkan undang-undang yang akan mengharuskan pengguna untuk mengkonfirmasi usia mereka sebelum dapat melihat video khusus dewasa. Beberapa peraturan ini dijadwalkan akan berlaku dalam beberapa bulan mendatang.

Hal itu bukan hanya fenomena di AS. Pasalnya, di seluruh dunia Barat sedang berupaya untuk menerapkan lebih banyak pemeriksaan usia secara online. Sejak 2020, regulator di Jerman dan Prancis telah mendorong situs dewasa untuk memeriksa usia pengunjung.

Selain itu, Inggris dan Australia juga sedang mengembangkan undang-undang mereka. Hal ini mengikuti pengenalan aturan keamanan yang lebih ketat, yang melindungi anak-anak secara online.

Internet bukanlah tempat yang ramah anak. Namun, memperkenalkan verifikasi usia di seluruh web bersifat teknis dan kompleks. Seperti pada 2019, Inggris membatalkan rencana multitahun untuk memperkenalkan pemeriksaan usia setelah menghadapi segudang masalah.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat