PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah China menyatakan tekadnya untuk berperan sebagai mediator dalam penyelesaian krisis Niger yang berawal dari Kudeta pada Juli 2023.
Kudeta tersebut memicu penerapan sanksi global terhadap Niger serta meningkatkan risiko ancanam militer terhadap negara tersebut.
"Pemerintah China berkomitmen untuk memainkan peran sebagai mediator dengan azas kebijaksanaan, dan menghormati negara-negara di kawasan ini," ujar Jiang Fen, selaku Duta Besar China untuk Niger, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri negara itu, Ali Zeine.
Selain itu, kata Feng, China mendukung penduduk Niger dalam menghadapi gejolak politik, seraya tetap memegang teguh prinsip untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.
Militer Niger Hadapi Tekanan Dunia
Sejak kudeta yang dilakukan pada 26 Juli 2023, pihak militer yang kini jadi penguasa Niger, telah menghadapi tekanan dari komunitas global dan regional.
Dalam kudeta tersebut, Presiden Niger, Mohamed Bazoum digulingkan militer dari jabatannya dan menahannya dalam tahanan rumah.
Pada Juli lalu, Aljazair mengutarakan rencananya guna mengembalikan tatanan konstitusional dan demokrasi di Niger dalam waktu 6 bulan.
Hal tersebut, sesuai dengan usulan Jenderal Abdourahmane Tchiani yang ingin mengembalikan pemerintahan sipil dalam waktu 3 tahun.