PIKIRAN RAKYAT - Seorang pejabat politik senior dalam pemerintahan Joe Biden mengundurkan diri alias resign dari posisinya di Departemen Pendidikan Amerika Serikat (AS). Hal itu berkaitan dengan dukungan berkelanjutan pemerintah terhadap genosida Israel penjajah di Gaza.
Pejabat politik senior, Tariq Habash adalah seorang keturunan Palestina-AS, yang menajdi satu-satunya politikus Palestina-Amerika yang ditunjuk di Dempartemen Pendidikan. Dia menilai aksi pembantaian Israel penjajah di Jalur Gaza sudah mengarah pada pembersihan etnis Palestina.
"Saya membawa perspektif kritis dan kurang terwakili untuk pekerjaan yang sedang berlangsung tentang kesetaraan dan keadilan," ucapnya dalam surat pengunduran diri yang dikirim ke Menteri Pendidikan Miguel Cardona.
"Akan tetapi sekarang, tindakan Pemerintahan Biden-Harris telah menempatkan jutaan nyawa tak berdosa dalam bahaya, paling cepat bagi 2,3 juta warga sipil Palestina yang tinggal di Gaza yang tetap berada di bawah serangan terus-menerus dan pembersihan etnis oleh pemerintah Israel. Oleh karena itu, saya harus mengundurkan diri," kata Tariq Habash menambahkan.
Pengunduran diri Tariq Habash dari jabatannya menjadi langkah pertama seorang pejabat utama Joe Biden sejak mundurnya Josh Paul. Josh Paul merupakan pejabat tinggi Departemen Luar Negeri yang mengawasi transfer senjata, dan mengundurkan diri dari posisinya pada hari-hari setelah Genosida di Gaza dimulai.
Duka untuk Palestina
Tariq Habash merupakan seorang Kristen Palestina-Amerika yang keluarganya mengalami Nakba pada 1948. Dia mengatakan, telah mengalami setiap hari dehumanisasi dan penghapusan identitas oleh rekan-rekannya, oleh media, dan oleh pemerintahnya sendiri.
Dia bertugas di Departemen Pendidikan sebagai asisten khusus di Kantor Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan.
"Selama 75 tahun, kerabat saya tidak pernah diizinkan untuk kembali ke rumah keluarga mereka. Jutaan warga Palestina telah menghadapi puluhan tahun pendudukan, pembersihan etnis, dan apartheid, dan penerimaan pasif Pemerintahan Biden atas status quo ini sepenuhnya tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi," tutur Tariq Habash.
"Pemerintah kami terus memberikan dana militer tanpa syarat kepada pemerintah yang tidak tertarik untuk melindungi nyawa yang tidak bersalah," ucapnya menambahkan.