PIKIRAN RAKYAT - Wajah Prabowo Subianto telah banyak muncul di hadapan publik selama beberapa dekade, karena terlibat Pilpres sejak 2014 sampai 2024. Gerakan tarian viralnya baru-baru ini pun berbanding terbalik dengan image pada Pilpres-Pilpres sebelumnya,
Sekarang, tampaknya potret terbaru Prabowo Subianto digantung di kantor-kantor pemerintah di seluruh negeri sebagai presiden Indonesia berikutnya. Sebab, dia memimpin dalam hasil tidak resmi penghitungan suara dan telah mengklaim kemenangannya.
Lama menjadi sosok yang terpolarisasi, kemenangan gemilang mantan jenderal pasukan khusus itu disambut dengan campuran kegembiraan dan kecemasan di seluruh negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tersebut. Satu pertanyaan besar adalah seberapa baik, dan untuk berapa lama, aliansinya dengan Presiden Jokowi akan bertahan.
"Ini akan bertahan selama Prabowo menilai kepentingannya untuk memegang (aliansi) dan ketika tidak lagi. Saya berharap Jokowi cepat terpinggirkan," tutur analis politik dari Australian National University (ANU), Liam Gammon.
Setelah dua kali kalah dari Jokowi pada 2014 dan 2019, Prabowo Subianto telah bersandar pada popularitas mendalam Jokoisme, bahkan secara kontroversial memilih putra presiden sebagai pasangannya dalam pemilihan untuk memerintah Indonesia. Di jalur kampanye, Prabowo Subianto telah menjanjikan "kontinuitas" kebijakan, tetapi para analis mengatakan hal itu jauh dari jaminan.
"Kuncinya di sini adalah bahwa keberpihakan Prabowo dengan Jokowi sangat banyak merupakan strategi pemilu, belum tentu strategi pemerintahan," ujar analis politik dari BowerGroupAsia, Doug Ramage.
"Jangan salah, Presiden Prabowo akan menjadi presidennya sendiri," ucapnya menambahkan.
Akan tetapi, perhitungan jutaan orang adalah bahwa Jokowi akan terus menggunakan pengaruh melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka, meski kantor wakil presiden memegang sedikit kekuasaan.
"Perbedaan pendapat mengenai penunjukan kabinet, rencana ibukota baru Indonesia, anggaran militer, dan layanan sosial serta penempatan anggota keluarga di pemerintahan semuanya dapat menyebabkan memburuknya hubungan", kata analis politik, Kevin O'Rourke.