PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengumumkan rencana resmi pertamanya untuk masa depan Jalur Gaza setelah berakhirnya perang yang mengguncang wilayah tersebut.
Dalam pengumuman yang kontroversial, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mempertahankan kontrol keamanan atas wilayah Palestina dan akan membuat rekonstruksi bergantung pada demiliterisasi.
Rencana tersebut secara tegas menolak pembentukan negara Palestina, yang menjadi sorotan utama komunitas internasional. Netanyahu menganggap kemerdekaan Palestina sebagai ancaman keamanan, meskipun tanpa secara eksplisit menyingkirkan kemungkinan tersebut di masa depan.
Pejabat Palestina segera membantah klaim tersebut, menegaskan tekad mereka untuk mendirikan negara merdeka.
Dokumen rencana ini, yang didistribusikan kepada anggota kabinet keamanan sebagai bahan diskusi, mengusulkan bahwa Israel akan mempertahankan kontrol keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania, termasuk Tepi Barat dan Gaza yang diduduki. Ini bertentangan dengan harapan Palestina untuk mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut.
Rencana ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri pertempuran yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Meskipun demikian, upaya untuk mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel terus dilakukan. Presiden AS Joe Biden, sekutu utama Israel, menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian jangka panjang.
Beberapa jam setelah pengumuman Netanyahu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan bahwa perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak sejalan dengan hukum internasional.
Ini menandakan pembalikan kebijakan AS terkait isu tersebut, yang sebelumnya dibatalkan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Donald Trump.