PIKIRAN RAKYAT - Mantan pakar penyakit menular terkemuka di AS, Dr. Anthony Fauci, membantah keras teori bahwa Covid-19 berasal dari kebocoran laboratorium di Tiongkok. Ia juga membantah keterlibatannya dalam memengaruhi penelitian tentang asal usul virus tersebut di Wuhan, China.
Hal itu diungkapkan Fauci di hadapan anggota parlemen dan tamu persidangan pada Senin, tanggal 3 Juni 2024, di Washington DC.
Untuk pertama kalinya, tuduhan dilayangkan langsung di hadapan Fauci secara terbuka, sejak sidang tertutup selama 14 jam bulan Januari 2024 lalu.
Fauci menegaskan kembali bahwa ia yakin kemungkinan besar asal mula pandemi ini adalah penularan dari hewan ke manusia, bukan kebocoran laboratorium Wuhan entah disengaja atau tidak.
“Saya juga sudah sangat-sangat jelas dan berkali-kali mengatakan bahwa menurut saya konsep adanya laboratorium (bocor) pada dasarnya adalah teori konspirasi,” ujarnya.
“Yang dimaksud dengan konspirasi adalah distorsi terhadap subjek tertentu, seperti kebocoran laboratorium, dan (kabar) saya diterjunkan ke CIA (badan intelijen AS) sebagaimana Jason Bourne dan mengatakan kepada CIA bahwa mereka seharusnya tidak membicarakan kebocoran laboratorium,” katanya kepada panel Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.
Duduk Perkara Kasus Anthony Fauci
Fauci, yang pensiun pada Desember 2022 setelah 54 tahun di Institut Kesehatan Nasional AS (NIH), termasuk 38 tahun menjabat sebagai direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), memberikan kesaksian di hadapan Subkomite Pemilihan Pengawasan dan Akuntabilitas DPR pada Pandemi virus corona.
Komite tersebut memang dibentuk untuk mengungkap asal usul virus corona. Komite bersikeras menuding Fauci bersalah lantaran menemukan email yang menunjukkan pejabat tinggi NIH itu berusaha menyembunyikan catatan publik dengan menghindari permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi.
Email pribadi tersebut menunjukkan bahwa beberapa pejabat, termasuk penasihat dan ajudan lama Fauci, menghapus korespondensi dan menggunakan email pribadi untuk menghindari undang-undang pencatatan publik.