PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi pada kelompok "ekstremis kekerasan" Israel penjajah karena memblokir dan merusak konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu terjadi di tengah risiko kelaparan meningkat di wilayah Palestina yang terkepung.
Pemerintahan Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada Tzav 9, sebuah kelompok yang menyatakan tujuannya adalah untuk mencegah bantuan memasuki Gaza. Mereka menuduh kelompok itu menjarah dan membakar truk-truk bantuan.
"Penyediaan bantuan kemanusiaan sangat penting untuk mencegah krisis kemanusiaan di Gaza memburuk dan untuk mengurangi risiko kelaparan," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Jumat 14 Juni 2024.
"Pemerintah Israel memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan konvoi kemanusiaan yang transit di Israel dan Tepi Barat dalam perjalanan ke Gaza. Kami tidak akan mentolerir tindakan sabotase dan kekerasan yang menargetkan bantuan kemanusiaan penting ini," tuturnya menambahkan.
Sanksi itu diumumkan sehari setelah media Israel penjajah mengutip Komisaris Polisi Israel Kobi Shabtai yang mengatakan bahwa Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mendorong untuk mencegah penegakan hukum melindungi konvoi bantuan ke Gaza.
Selama berbulan-bulan, sayap kanan Israel penjajah telah memprotes dan memblokir jalan untuk mencegah pengiriman bantuan mencapai Gaza, yang berada di bawah blokade Israel yang mencekik. Upaya tersebut semakin memperketat aliran bantuan yang sangat dibutuhkan ke wilayah tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, para pengunjuk rasa telah meningkatkan serangan mereka terhadap konvoi, terutama saat mereka melewati Tepi Barat yang diduduki. Bulan lalu, mereka membakar dua truk bantuan di daerah Hebron Hills, serangan yang dituduhkan pada Tzav 9.
Sanksi AS untuk Kelompok Israel
Sanksi tersebut memblokir aset kelompok di AS, dan sebagian besar melarang warga Amerika terlibat dalam transaksi dengan kelompok tersebut.
Mereka diberlakukan di bawah perintah eksekutif (EO) yang dikeluarkan oleh Joe Biden yang menetapkan kerangka hukum untuk hukuman AS terhadap individu dan entitas yang "merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas" di Tepi Barat yang diduduki.