PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 8 Februari mendatang terdapat hasil yang cukup signifikan dari jumlah penegakkan hukum dan juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Namun lagi-lagi masalah pendataan masih dikeluhkan karena mengganggu analisa perkembangan Covid-19 di Jawa Barat.
"Kami melaporkan tadi malam rapat koordinasi dengan Pak Luhut, terkait evaluasi PPKM, jadi PPKM diteruskan sampai Februari sesuai yang sudah diumumkan, kemudian mewajibkan penegakan hukum lebih terlihat, maka TNI Polri diharapkan segera membuat posko-posko di tempat-tempat keramaian untuk memberikan penegasan," ujar Ridwan Kamil usai meluncurkan program Puskesmas Terpadu dan Juara di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin 1 Februari 2021.
Menurut dia, selama dua minggu PPKM tahap 1 sudah menegur 9,6 juta orang, jadi 9,6 juta warga Jawa Barat sudah ditegur untuk melaksanakan kedisiplinan memakai masker dan dilaporkan oleh TNI Polri melalui aplikasi pelaporan yang setiap minggu dilaporkan.
"Tingkat kedisiplinan yang dilaporkan itu meningkat di awal Januari tanggal 6 saya catat ya kedisiplinan memakai masker hanya 56%, kemarin sudah 83%," ujar dia.
Kedisiplinan jaga jarak, lanjut dia, dulu 40% sekarang sudah 81%, jadi kerja dari TNI Polri Satpol PP ada terasa tapi belum 100% tentunya. Artinya kalau masih ada yang tidak disiplin yaitu 20%, tapi kalau laporan oleh ribuan TNI Polri yang tiap hari bergerak melaporkan tingkat kedisiplinan masker sekitar 83 persen.
Baca Juga: BMKG: Waspada Potensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Wilayah Jawa Barat
"Tingkat kedisiplinan jaga jarak kita sudah sangat luar biasa saya mengapresiasi TNI Polri di jajaran wilayah Jawa Barat," kata dia.