PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan gencar melakukan promosi Bandara Kertajati.
Bandara Kertajati yang terletak di Majalengka diharapkan menjadi harapan sekaligus menjadi masa depan perekonomian Jawa Barat.
Sejumlah kebijakan pun dilakukan, mulai dari dialihkannya sejumlah penerbangan ke Bandara Kertajati hingga bakal difungsikan sebagai tempat perawatan pesawat.
Namun di balik promosi yang gencar dilakukan, ada kekhawatiran yang diungkapkan oleh Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.
Baca Juga: Okupansi Hotel di Jawa Barat Meroket Saat Libur Panjang
Baca Juga: Ramalan Zodiak 6 April 2021: Capricorn, Aquarius, dan Pisces, Urusan Kerja Akan Pengaruhi Hubunganmu
Asep mengaku khawatir dengan utang PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) yang tak lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan ‘melahirkan‘ Bandara Kertajati.
"Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya utang piutang PT BIJB kepada para kreditur bisa turut terselesaikan lalu Pemprov Jabar pun mendapatkan kelebihannya, jika saham di BIJB itu mau dijual," ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu saat dihubungi dari Bogor, Senin 5 April 2021.
Menurut legislator asal Kabupaten Bogor itu, Pemprov Jabar tak mesti lagi andil dalam mengurusi Bandara Kertajati. Pasalnya, Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan atas Bandara Kertajati sejak terbitnya Undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah.
Baca Juga: Gandeng Operator Seluler, Kominfo Ambil Langkah Cepat Pemulihan Jaringan di NTT