PIKIRAN RAKYAT - Anggota Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Majalengka mengeluhkan kurangnya lahan untuk areal pertanian tebu yang belakangan lahan semakin habis dipergunakan untuk beragam proyek pembangunan nasional dan regional.
Sedangkan lahan sawah tidak diperkenankan ditanami tebu seiring dengan adanya kebijakan bupati yang melakukan larangan lahan sawah produktif dipergunakan untuk perkebunan tebu dan tebu hanya diperbolehkan ditanam di lahan tegalan dan kebun.
Seorang petani tebu Suparman asal Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka mengatakan, kekurangan lahan untuk tanaman tebu bisa mencapai 500 hektare lebih.
Beberapa tahun belakangan petani berupaya mencari lahan untuk ditanami tebu hingga ke wilayah Sumedang dan Indramayu karena di Majalengka sudah banyak berkurang.
Baca Juga: Bocoran Fitur di Toyota Raize, Ada Enam Airbag dan Adaptvie Cruise Control
“Berapapun luas lahannya kami butuh untuk dibagi bersama anggota APTRI lainnya, seorang petani ada yang butuh 25 Ha, ada yang 50 Ha, yang pasti semua anggota butuh lahan untuk disewa, agar kami bisa terus bertani tebu yang selama ini menjadi pencaharian kami,” ungkap Suparman.
Disampaikan Suparman, lahan tegalan dan sawah tadah hujan yang selama ini biasa ditanami tebu habis dipakai fasilitas umum seperti ruas tol, bandara, industri dan perumahan. Hingga akhirnya lahan pertanian tebu semakin terdesak dan habis.
Sebagian petani mencari lahan ke wilayah Tomo, Sumedang dan Subang. Namun lokasi tersebut cukup jauh sehingga biaya produksi bertambah, keuntungan petani semakin tipis, karena ongkos angkut cukup mahal, terutama ketika harga lelang gula rendah.
Lahan perkebunan tebu milik APTRI untuk tahun ini hanya sekitar 1.000 hektare saja.