PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Periksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dengan opini tersebut, Jabar sepuluh kali berturut-turut mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahunan Pemprov Jabar.
Sayangnya, dari 27 kota/kabupaten di Jabar, dua kabupaten dinyatakan Wajar dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat.
LHP secara langsung diserahkan oleh Wakil ketua BPK RI Agus Joko Pramono dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang didampingi jajaran pimpinan DPRD Jabar, Jumat 28 Mei 2021.
Baca Juga: Viral: Lihat ODGJ Telanjang Bulat, Sopir Ojol Bandung Rela Lepas Baju dan Celana di Jalan
“Kabar baik hari ini, wakil Ketua BPK, pimpinan BPK pusat, menginformasikan bahwa Jawa Barat kembali pengelolaan keuangannya baik, sehingga meraih WTP yang ke 10 kalinya. Jadi alhamdulillah 10 kali, menandakan konsistensi dan prudensial keuangan kita yang luar biasa,” ujar Ridwan usai sidang.
“Nah tapi tidak ada tanpa catatan, oleh karena itu kita berharap konsistensi ini menunjukan bahwa reformasi sudah berjalan dengan baik dari sisi keuangan sehingga ketidaksempurnaannya diperbaiki di tahun depan,” ujar Ridwan.
Dia pun mengungkapkan, di tengah kebahagiaan Jabar mendapat predikat WTP, terdapat berita sedih.
“Kalau tahun lalu 27 kab/kotanya WTP, tahun ini berkurang dua, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi, kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jabar pengelolaan keuangannya harus paripurna dan baik,” ucap dia.