kievskiy.org

Pemkab Karawang Dituduh Endapkan Rp 400 Miliar, Tiga Fraksi Walkout

KARAWANG, (PR).- Pemerintah Karawang masih memiliki simpanan deposito sebesar Rp 400 miliar yang bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran Rp 40 miliar. Akan tetapi, simpanan deposito itu tidak pernah digunakan. Pemkab Karawang jsutru memangkas sektor kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakyat. Simpanan Rp 400 miliar itu pun menjadi penyebab ditundanya penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Pemkab Karawang yang jumlahnya mencapai Rp 226 miliar. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karawang, Natala Sumedha di Gedung DPRD Karawang, seusai aksi walkout fraksi PDI Perjuangan dalam rapat Selasa 11 Oktober 2016. Menurut Natala, langkah efesiensi seperti itu berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. "Sebaliknya kegiatan yang tidak bersentuhan dengan rakyat malah tidak dipangkas," ujarnya. Menurut Natala, partainya menolak pengesahan APBD Perubahan karena memandang kebijakan anggaran untuk program pembangunan Kabupaten Karawang tidak memihak rakyat. "Sebagai partai wong cilik, kami memandang eksekutif tidak peka dengan kesulitan yang di alami masyarakat Karawang," ujarnya. Natala juga heran dengan sikap Pemkab Karawang yang justru meloloskan anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti anggaran untuk Sekretariat Daerah yang mencapai Rp 6.5 miliar. "Kami tidak yakin anggaran tersebut akan terserap semuanya karena waktunya hanya tinggal 2 setengah bulan lagi tapi Pemkab ngotot anggaran itu disetujui," katanya. Menurut Natala, fraksinya sudah berupaya mencegah agar pemangkasan terhadap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak dilakukan. "Hanya saja tim anggaran Pemkab Karawang mencari jalan pintas dengan memangkas anggaran disetiap OPD," kata Natala. Natala juga mengungkapkan solusi yang paling efektif untuk menutup defisit sebesar Rp 40 miliar ini adalah dengan menarik deposito miliki Pemkab disimpan di bank. Namun usulan DPRD untuk menarik deposito itu di tolak oleh Pemkab tanpa menjelaskan alasan penolakannya. Padahal dari deposito sebesar Rp 400 miliar itu hanya Rp 250 miliar yang sudah diploting atau isi, sedangkan sisanya yang sebesar Rp 150 miliar merupakan uang nganggur. "Alasannya mungkin dengan adanya deposito itu Pemkab Karawang bisa mendapatkan bunga deposito setiap tahun. kalau benar seperti itu menurut saya itu keterlaluan kita sedang kesusahan tapi tidak mau ngambil uang sendiri," katanya. ‪Menurut Natala, deposito sebesar Rp 400 miliar ini yang menjadi sumber permasalahan kenapa DAU Karawang sebesar Rp 226 miliar ditunda oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat kata dia memandang Kabupaten Karawang masih memiliki anggaran sangat besar yang belum digunakan hingga dianggap belum membutuhkan dana DAU. "Dampaknya jadi seperti ini kita harus melakukan efesiensi anggaran untuk pembangunan padahal kita punya uang yang disimpan dalam bentuk deposito. Saya juga bingung kenapa Pemkab ngotot tidak mau mencairkan deposito ini," katanya. Hal senada ditambahkan anggota DPRD dari Partai Nasdem Indriyani, menurutnya aksi walkout tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas sejumlah anggaran yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. "Walk out ini sebagai bentuk penolakan Anggota DPRD Partai NasDem yang menilai sejumlah program perubahan saat ini tidak menguntungkan untuk rakyat," kata Indriyani. Indriyani menyebutkan anggota DPRD Partai Nasdem yang hanya berjumlah tiga orang tersebut menganggap, alokasi penganggaran Pemkab Karawang saat ini dinilai terlalu memaksakan. "Dunia pendidikan, kesehatan dan pertanian masih membutuhkan anggaran, bukan malah menambah anggaran untuk kesekretariatan daerah yang mencapai Rp 6.5 miliar," ujarnya. Nasdem yang bergabung dalam Fraksi BNN yang terdiri dari Hanura dan PBB, secara jelas kata Indriyani, tidak sepaham dengan keputusan pengesahan ini. "Kita meminta ini harus ditunda dan dibahas lagi," katanya. Dalam aksi walkout itu, ada tiga fraksi yang melakukannya yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan PDI Perjuangan.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat