PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadwal ulang sejumlah kegiatan Bantuan Keuangan ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk mengantisipasi potensi gagal bayar belanja bantuan keuangan di tengah berkurangnya pendapatan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mengatur belanja daerah.
Pemdaprov Jabar pun meminta pemerintah kota kabupaten memahami akan kondisi fiskal provinsi saat ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Nanin Hayani Adam, mengatakan, sampai dengan ditetapkannya Perubahan APBD Tahun 2021, pihaknya terus berkomunikasi antara pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka meyakinkan tidak ada kegiatan Bantuan Keuangan yang tidak dapat didanai oleh APBD Provinsi Jabar.
Baca Juga: Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Ungkap Harapan pada Para Santri Agar Jadi Pelopor Vaksinasi Covid-19
“Dengan demikian, potensi tidak terbayarkannya kegiatan Bantuan Keuangan yang sudah dilaksanakan dapat dihindari,” katanya, pada wartawan, Rabu 20 Oktober 2021.
Tidak dapat dipungkiri, kata Nanin, pandemi Covid-19 telah berimbas pula kepada kapasitas keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2021, volume APBD Provinsi Jawa Barat berkurang lebih dari Rp5 triliun.
"Kondisi tersebut memaksa perlu dilakukannya penyesuaian belanja, termasuk Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada kabupaten/kota," kata Nanin.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut memerlukan kesepahaman persepsi yang baik agar pengendalian ini dapat berjalan efektif.