BOGOR, (PR).- Pembenahan kawasan kumuh mampu meningkatkan IPM (indeks pembangunan manusia) suatu daerah. Namun, program pembenahan kawasan kumuh di Kota Bogor hanya ditargetkan sekitar 129,8 hektare hingga 2019 dari luas total 400 hektare yang ada sekarang.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Lorina Darmastuti beralasan, tolok ulur program itu bukan dari luas kawasan kumuh yang akan dibenahi.
"Bukan masalah pengurangan hektarenya, tapi penurunan tingkat kekumuhannya," katanya. Ia ditemui saat acara Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Bogor di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat 6 Oktober 2017.
Pemkot Bogor diyakini telah mengurangi tingkat kekumuhan di 129,8 hektare itu sebanyak 2,7-3 persen selama tiga tahun terakhir. Menurut Lorina, pencapaian itu masih berada di atas angka rata-rata nasional seperti laporan yang ia peroleh dalam rapat koordinasi tingkat nasional, beberapa waktu lalu.
Lorina menyebutkan, kawasan kumuh yang diprioritaskan dalam program tersebut mencakup 17 kawasan seperti Kelurahan Cimahpar, Pasirjaya, Mulyaharja, Sempur, Cibogor, Kertamaya, dan kawasan lainnya. Program itu diakui bukan hanya kewenangan pemerintah daerahnya melainkan juga dibantu pemerintah provinsi dan pusat.
Lorina menjelaskan, kewenangan Pemerintah kota Bogor hanya untuk kawasan seluas kurang dari 10 hektare. Sedangkan kawasan kumuh di atas 10 hingga 15 hektare menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk kawasan yang lebih luas dari itu.
Perilaku jadi kendala
Program pembenahan kawasan kumuh selama ini masih terkendala faktor nonteknis, yakni perilaku masyarakat di kawasan tersebut. "Fasilitasnya sudah bagus, masih buang sampah sembarang," kata Lorina.
Pemkot Bogor, kata dia, telah menganggarkan dana hingga Rp 2 miliar tahun ini untuk membenahi kawasan kumuh tersebut. Program itu ditunjang anggaran peningkatan sarana dan prasarana permukiman tidak tertata sebesar Rp 150 miliar.
Wali Kota Bogor Bima Arya menambahkan, pekerjaan pemerintah daerahnya membenahi kawasan kumuh masih panjang. "Tugas pemerintah itu bagaimana rakyatnya hidup berkualitas di dunia. Bisa hidup nyaman, aliran listrik dan air bersih lancar. Selama warga belum begitu berarti pemerintah belum selesai," katanya pada kesempatan yang sama.