BENCANA alam mulai bermunculan di Kabupaten/Kota Tasikmalaya akibat rusaknya lingkungan dari aktivitas penambangan pasir di kawasan Gunung Galunggung. Namun, upaya penindakan dan penertiban terhadap pengusaha tambang yang melanggar aturan tak kunjung dilakukan baik oleh pemda maupun pemprov.
Terakhir, bencana alam berupa banjir menerjang wilayah Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu, 27 Maret 2019. Sungai Cibanjaran yang berhulu di Galunggung meluap dan menerjang beberapa perkampungan di Sukaratu. Usut punya usut, banjir terjadi bukan hanya disebabkan tingginya intensitas hujan. Lebih dari itu, aktivitas penambangan pasir yang mengeruk dan membuat kolam penampungan limbah di kawasan lereng Galunggung ikut andil dalam bencana tersebut. Apalagi, praktik penambangan itu berlangsung di area yang berada di atas pemukiman warga.
Irev Jundulloh, peneliti geologi asal Tasikmalaya menuturkan, penyebab banjir sangat dipengaruhi oleh perubahan morfologi di sekitar Galunggung. "Galunggung memiliki batuan yang sangat baik untuk menyimpan air, secara normal, batuan dari gunung akan terserap ke dalam tanah sebagai air tanah," ucap Irev saat dihubungi, Jumat, 29 Maret 2019. Kini, batuan yang sangat baik menyimpan air tersebut diambil oleh aktivitas penambangan. Praktik itu membuat air tidak bisa terserap ke dalam tanah. "Wajar kalau Sungai Cibanjaran tidak bisa lagi menampung air dari hulu Galunggung, imbasnya terjadi luapan air," tuturnya.
Apalagi, penambangan itu juga dilakukan di tepi sungai yang berhulu di Galunggung dengan kawasan pemukiman berada di bawahnya. Menurut Irev, karakter sungai di gunung memiliki sejumlah karakteristik berupa jeram (air terjun), lebar yang sempit dan banyak proses erosi. Jika hal hal-hal tersebut sudah dipengaruhi tambang, tingkat erosi akan semakin tinggi dan berbanding lurus dengan peningkatan kekuatan arus sungai. "Kalau arusnya semakin tinggi, maka ketika musim hujan, pergerakan air di sungai tersebut akan memiliki energi yang luar biasa," tuturnya.
Sementara itu, pengusaha tambang bahkan membuat kolam penampungan limbah pembersih pasir di tepi sungai dan di atas area pemukiman warga. Potensi banjir bandang yang menerjang pun mengintai warga. Banjir Sukaratu menjadi bukti potensi tersebut bisa menjadi nyata. Praktik penambangan tak hanya menyebabkan banjir. Irev menyatakan, penambangan berdampak pula pada pengurangan suplai air bersih dari Galunggung. "Semakin rusak Gunung Galunggung, maka akan semakin besar potensi bencana alam," ujar Irev. Untuk itu, Irev menilai, pemerintah perlu turun tangan mengatasi persoalan kerusakan tersebut.
"Pemerintah harus sidak (inspeksi mendadak) terhadap perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP)," ucapnya. Pasalnya, tutur Irev, banyak kasus perusahaan yang memiliki IUP melanggar aturan.
"Contohnya (IUP) 1 hektare tetapi dalam kegiatan penambangannya lebih dari itu," ujarnya. Selain itu, pemerintah mesti menertibkan penambang yang tidak punya IUP atau izinnya telah mati. Pengetatan pemberian IUP pun harus dilakukan. Perpanjangan izin tersebut hanya dilakukan dengan pertimbangan kondisi lingkungan.
Hal senada dikemukakan Aris Rifqi Mubarak, pegiat lingkungan dari Caves Society Tasikmalaya. Pengecekan perlu dilakukan pemerintah terhadap analisi mengenai masalah dampak lingkungan (Amdal) dan izin tambang yang dimiliki para pengusaha. "Jika Amdal dipenuhi, setidaknya risiko bencana yang yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan akan terminimalisir," ucap Aris.***