TASIKMALAYA, (PR).- Polemik antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya terkait kepemilikan aset kawasan olah raga Dadaha akhirnya berakhir. Pemkab Tasikmalaya menyerahkan sertifikat kawasan tersebut ke Pemkot Tasikmalaya.
Penyerahan sertifikat aset lahan Dadaha di Kota Tasikmalaya seluas lebih dari 15 hektare itu dilakukan langsung oleh Bupati Ade Sugianto kepada Wali Kota Budi Budiman Di Grand Metro Hotel, Jalan KHZ Mustofa, Kota Tasikmalaya, Senin, 23 September 2019.
Persoalan aset muncul saat Kota Tasikmalaya lepas dari Kabupaten Tasikmalaya pada 2001. Kendati aset kawasan olah raga Dadaha telah dikuasai Pemkot, sertifikat masih berada di Pemkab. Mediasi pun dilakukan oleh pihak kejaksaan terkait permasalahan tersebut.
Ade Sugianto menampik Pemkab memperlambat penyerahan sertifikat Dadaha. "Saya ingin tegaskan kembali bahwa berdirinya Kota Tasikmalaya itu adaah goodwill (keinginan) kabupaten, jadi berangkat dari goodwill kabupaten dengan tujuan agar pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat lebih baik," kata Ade selepas penyerahan sertifikat.
Karena alasan itu, Pemkab dan Pemkot juga bersepakat guna saling mendukung. "Bagaimana memajukan kota sebagaimana goodwill kita dulu dan bagaimana kota membangun kami yang terpaksa juga keluar dari pusat kekuasaan," tuturnya.
Dengan demikian, tak ada alasan bagi Pemkab memperlambat proses peningkatan pelayan publik di Pemkot dengan menahan penyerahan sertifikat aset. Menurut Ade, ada persoalan komunikasi yang membuat sertifikat belum diserahkan.
"Saya kira pemerintah kemarin ada lupalah untuk menyelesaikan itu, dan kita baru ingat sekarang ketika ada permasalahan," ucapnya.
Pemindahan aset sebetulnya disertai pula keinginan agar kabupaten pun mendapat fasilitas serupa di wilayahnya dengan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, Ade menilai Wali Kota Budi Budiman punya komitmen mendukung Kabupaten Tasikmalaya mendapat fasilitas-fasilitas publik yang belum dimiliki kabupaten.
Apresiasi
Sementara itu, Budi Budiman mengapresiasi kegiatan tersebut. "Bukan karena ada masalah," ucap Budi mengenai penyerahan sertifikat yang baru dilakukan Pemkab saat ini.