SUMBER, (PR).- Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi memberi kejutan politik. Belum seratus hari sejak dilantik secara definitif sebagai Bupati setempat untuk periode 2019-2014, dia menyampaikan sikap politik yang menyetujui pemakaran daerahnya.
“Saya setuju. Kalau memang itu sebuah kebutuhan. Hanya memang harus ada pengkajian secara menyeluruh dan matang,”tuturnya, Jumat 11 Oktober 2019.
Pernyataan Imron menjadikan proses pemekaran Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Jika selama ini, bupati-bupati sebelumnya terkesan enggan menyinggung soal pemekaran, Imron justru sebaliknya.
Tanpa beban, dia menyampaikan sikap politiknya. Dia bahkan akan mendukung proses selanjutnya dengan catatan jika hasil kajian memang mengharuskan daerah itu dibagi dua kabupaten.
“Apalagi, realitasnya dalam usulan Daerah Otonom Baru (DOB), Cirebon timur juga masuk kategori layak dan tercantum di RPJMD (Rencana Pembangunan angka Menengan Daerah) Jawa Barat,” tuturnya.
Meski begitu, Imron menegaskan, pemekaran jangan semata dilandasi oleh keinginan segelintir elit atau kepentingan politik sempit. Upaya itu harus dilandasi cita-cita mulia, yakni untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.
“Jangan sampai pemekaran hanya karena ambisi elit tertentu saja di wilayah yang mau dimekarkan. Prinsipnya semua harus demi kepentingan masyarakat luas. Silakan dikaji secara jernih dan matang di semua sektor, jika memungkinkan, lebih baik lebih cepat agar masyarakat bisa langsung menikmati mudahnya pelayanan dan pemerataan pembangunan,” tutur dia.
Tidak latah
Bupati Imron juga menekankan agar pemekaran itu tidak bersifat latah atau ikut-ikutan. Jangan sampai, karena kajiannya tidak matang, ketika dipaksakan justru akan kontra produktif terhadap kepentingan rakyat.