PURWAKARTA, (PR).- Serikat pekerja menilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten Purwakarta bukan alasan bagi perusahaan untuk hengkang ke luar daerah. Karena itu mereka berencana melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengesahan UMK 2020, Kamis 28 November 2019.
Rencana itu disampaikan kepada Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Senin 25 November 2019 malam. "Dibandingkan daerah lain (UMK) kita masih kecil karena kita di ring satu. Wajar saja (mendapatkan upah tinggi)," kata perwakilan serikat pekerja, Fuad BM seusai pertemuan itu.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Konsulat Cabang Purwakarta itu meyakinkan fasilitas yang tersedia di kawasan industri kawasan Purwakarta cukup lengkap. Selain itu, hal terpenting menurut Fuad ialah akses yang mudah dan dekat dengan Ibu Kota Jakarta.
"Jika dibandingkan dengan wilayah Tangerang sana, jalannya juga jelek. Di kita (Purwakarta) jalannya bagus semua," katanya. Oleh karena itu, Fuad meminta para buruh dan pemerintah daerah tidak perlu khawatir dengan kabar kepindahan pabrik ke luar Purwakarta.
Baca Juga: Terima Audiensi Buruh, Wagub Tegaskan Pemprov Jabar Berusaha Berikan Keadilan
Menanggapi surat edaran Gubernur Jawa Barat yang dianggap sebagai sinyal tidak akan menetapkan UMK 2020, Fuad menganggap itu sebagai sikap yang nyeleneh. Ia justru menuding gubernur berusaha melemparkan tanggung jawab penetapan upah ke pemerintah daerah.
Meskipun telah menemui bupati, para buruh tetap berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat. Selain pengesahan UMK 2020 sebesar Rp 4.039.067,66, mereka juga menuntut penambahan sektor untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten.
Fuad menyebutkan dari 36 sektor, baru dua sektor di antaranya yang menerapkan UMSK di Purwakarta. Kedua sektor itu ialah otomotif dan komponennya. "Tahun lalu juga kita minta jadi 17. Terutama, perusahaan yang sebenarnya bisa membayar UMSK tapi dia tidak mau bayar. Nilainya bervariasi," katanya.***