BOGOR,(PR).- Biaya pemeliharaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor cukup tinggi, mencapai Rp 14 miliar setiap tahunnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor mencatat, anggaran sebesar Rp 14.143.706.285 dipergunakan untuk merawat 585 unit mobil roda empat.
Sekretaris Dinas BPKAD, Lia Kania Dewi menuturkan bahwa anggaran tersebut hanya dikhususkan untuk pembiayaan kendaraan roda empat. Sementara kendaraan dinas roda dua menggunakan biaya pribadi.
“Paling besar memang untuk perawatan mobil dinas, untuk roda dua bisa pakai biaya sendiri,” ujar Lia kepada Pikiran Rakyat, Rabu, 4 Desember 2019.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat tak menampik bahwa besarnya biaya perawatan mobil dinas cukup membebani APBD Kota Bogor. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor berencana mengelola biaya pemeliharaan mobil dinas melalui badan usaha milik daerah Kota Bogor.
“Andai itu bisa dipegang oleh pemerintah sendiri, ya lumayan karena kalau dihitung ya besar (biaya pemeliharaan),” kata Ade Sarip.
Baca Juga: BUMD Kota Bogor Buka Usaha Bengkel
Menurut Ade Sarip, dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang BUMD, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi memiliki sejumlah izin usaha. Tidak menutup kemungkinan, nantinya PDJT bisa berekspansi dengan mengelola usaha perbengkelan.
“Jadi PDJT bukan hanya sebagai operator bus Trans Pakuan dari hasil konversi angkot 3:1 ya. Bisa begini, PDJT bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya membuat sebuah PT. Tidak perlu mengubah Perda, tetap Perda yang lama,” kata Ade.
Pemerintah Kota Bogor, lanjut Ade, memiliki semangat untuk menyehatkan kembali PDJT. Dengan demikian, PDJT bisa kembali menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah untuk Kota Bogor.