kievskiy.org

Siaga Banjir, Tiap Ketua RW di Jawa Barat Bisa Komunikasi dengan Ridwan Kamil via Aplikasi Khusus

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil bersama istrinya Atalia Praratya saat berada di Pangandaran, Selasa, 31 Desember 2019. Dalam upaya siaga bencana, tiap RW di Jawa Barat bisa berkomunikasi dengan Gubernur Ridwan Kamil menggunakan aplikasi khusus.*
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil bersama istrinya Atalia Praratya saat berada di Pangandaran, Selasa, 31 Desember 2019. Dalam upaya siaga bencana, tiap RW di Jawa Barat bisa berkomunikasi dengan Gubernur Ridwan Kamil menggunakan aplikasi khusus.* /AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN

PIKIRAN RAKYAT - Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada setiap Ketua RW di kota-kabupaten untuk mengoptimalkan aplikasi Sapa Warga dalam kesiapsiagaan bencana alam yang terjadi. Terlebih pada saat musim hujan seperti saat ini. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskomifo) Jawa Barat, Setiaji mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus memaksimalkan fungsi aplikasi Sapa Warga tersebut. Pasalnya masih ada pekerjaan rumah terutama dalam hal pemanfaatannya. 

"Saat ini baru edukasi, kita masih perlu waktu untuk melakukan training kepada 53 ribu Ketua RW di Jabar," ujar Setiaji pada wartawan, Senin 6 Januari 2020. 

Baca Juga: Puskesmas Tak Lagi Gratis, Pemkab Indramayu Siapkan Ratusan Miliar Bayar Pengobatan Warga Miskin

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan training of trainer (ToT) kepada Ketua RW di seluruh kota-kabupaten. Pihaknya melibatkan dinas di kabupaten/kota, pendamping desa, dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pihaknya pun terus mematangkan konten yang terdapat dalam aplikasi Sapa Warga agar pemanfaatannya benar-benar terasa terlebih sebagai sarana sosialisasi untuk meningkatkan kewaspadaan bencana. 

Baca Juga: Menengok Hari Pertama Sekolah Para Korban Banjir di Bandung Barat

Ada tiga fungsi aplikasi Sapa Warga yang terus dioptimalkan. Pertama, informasi dari kepala daerah, mulai dari tingkat gubernur hingga tingkat terbawah atau RW dapat sampai dengan cepat. Hal ini juga untuk meminimalkan masyarkat mendapatkan informasi hoaks.

Kedua, berkaitan dengan aspirasi warga. Sehingga warga dapat menyampaikan ide, gagasan atau keluhan. Dan ketiga, sebagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat membayar pajak atau retribusi juga.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat