PIKIRAN RAKYAT - Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Majalengka tahun ini masih tercatat sebanyak 16.000 rumah, jumlah terus berkurang setelah diintervensi melalui bantuan rumah tidak layak huni, karena sebelumnya di Tahun 2019 tercatat sebanyak 21.000 rumah.
Menurut keterangan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Roppedah, jumlah tersebut berdasarkan data yang dimilikinya bersama Dinas Sosial.
Sementara berdasarkan data BPS jumlah keluarga dengan status miskin ekstrem mencapai 48.000, yang otomatis kondisi rumahnya pun diperkirakan tidak layak huni.
“Jadi kami punya data, BPS juga punya data. BPS datanya diakui sebagai data resmi pemerintah yang tentu harus dipakai sebagai rujukan penanganan,” tutur Roppedah sekaligus menyikapi tempat tinggal M Fuaidin (43) dan istrinya Wiwin (39) serta kedua anak laki-lakinya warga Blok Loji, RT 02/01, Desa Ligung, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka yang sudah lama tinggal di gubuk bekas penyimpanan bata merah milik majikannya.
Baca Juga: Hasil Kunjungan Komnas PA ke Rumah Gala Sky, Aduan Doddy Sudrajat Akhirnya Terbukti?
Sehingga menurut Roppedah, untuk penanganan ritulahu pun kedua data akan dipergunakannya untuk ditangani agar rumah-rumah tidak layak huni ini bisa ditingkatkan, agar penghuninya nyaman berada di dalam rumah.
Disampaikannya, mulai Tahun 2019 hingga 2024 target perbaikan rumah tidak layak huni di Majalengka minimal mencapai 7.500 rumah.
Dengan begitu minimal dalam setahun dilakukan peningkatan kondisi rumah tidak layak huni sebanyak 1.500.
“Pada Tahun 2020, kami tidak mengalokasikan anggaran karena anggarannya kena repokusing, anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Tapi di tahun 2021 kemarin ada sebanyak 2.588 yang kami perbaiki. Sumbernya berasal dari Pemprov 2.285, DAU 156, Bantuan Rumah Stimulan Swadaya 149 rumah,” ucap Roppedah.