PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi VII DPRD Jabar, Dsang Supriatna, meminta agar Pemprov Jabar memperhatikan kondisi sekolah khususnya swasta dan para gurunya yang harus mengajar dari rumah.
Kegiatan belajar mengajar dari rumah membuat pengeluaran sekolah dan para guru naik drastis untuk biaya internet dan telefon, sedangkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Pendidikan Menengah Umum (BPMU) belum cair.
"Kami mendesak agar Pemerintah Jabar segera mempercepat pencairan BPMU untuk membantu seluruh lembaga pendidikan yang menerimanya," kata Dadang Supriatna saat dihubungi, Kamis 26 Maret 2020.
Baca Juga: Empedu Beruang Diisukan Jadi Obat Virus Corona, Badan Investigasi Lingkungan Angkat Bicara
Lebih jauh Dadang mengatakan, pihak sekolah sudah harus menyiapkan honorarium bagi guru dan tenaga kependidikannya.
"Kalau sekolah negeri memang rata-rata guru dan tenaga pendidikan berstatus PNS, namun bagaimana dengan sekolah swasta yang sebagian besar guru dan karyawan berstatus honorer? Namun sekolah negeri juga memiliki tenaga honorer yang mengandalkan pencairan BOS dan BPMU," katanya.
Selain itu, Komisi V DPRD Jabar juga mendesak Pemprov Jabar untuk memberikan insentif bagi sekolah swasta agar bisa mendukung operasional belajar darj rumah.
Baca Juga: Bioskop Tutup karena Wabah Virus Corona, Film Generasi 90an: Melankolia Tunda Tayang
"Misalnya biaya untuk berlangganan internet maupun pulsa termasuk tunjangan piket bagi kepala sekolah dan guru yang piket di sekolah. Kami usulkan tunjangan ini sebesar Rp 10 juta/sekolah/bulan," ucapnya.