/photo/2020/04/19/3836017035.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Para kepala desa di Kabupaten Garut dibuat kelimpungan karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar. Sejumlah kepala desa di Garut pun saat ini memilih menolak bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah karena dianggap rawan menimbulkan konflik.
Adanya sejumlah kepala desa yang menolak BLT, diungkapkan langsung Bupati Garut, Rudy Gunawan. Menurutnya, alasan para kepala desa itu cukup masuk akal guna menghindari munculnya konflik di masyarakat.
"Mereka (kepala desa) menilai pembagian BLT justru rawan menimbulkan konflik di masyarakat akibatnya melemahnya ekonomi karena pandemi Covid-19. Akibatnya, sejumlah kepala desa di Garut ini menolak BLT," ujar Rudy saat dijumpai di rumah dinasnya di Jalan Kabupaten, Garut Kota.
Baca Juga: Korban Tenggelam di Irigasi Tarum Timur Masih Dicari Tim SAR
Menurutnya, berdasarkan pengakuan para kepala desa, bantuan yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) itu dinilai berpotensi terjadi konflik. Hal ini dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang juga sangat mengharapkan bantuan akibat melemahnya ekonomi karena pandemi Covid-19.
Jika bantuan itu tetap dibagikan sesuai daftar KK penerima, tuturnya, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga lainnya. Sedangkan jika kemudian oleh pihak desa dibagi rata, hal ini sudah barang tentu juga akan menimbulkan masalah karena secara aturan tidak diperbolehkan.
"Sejumlah kepala desa langsung menyampaikan hal itu kepada saya. Mereka inginnya bantuan itu dibagikan secara merata ke seluruh warga yang benar-benar membutuhkan bantuan yang sekarang jumlahnya sudah meningkat," katanya.
Baca Juga: Wuling Luncurkan Produk baru Bernama Hong Guang Plus, MPV Mewah Pesaing Toyota Voxy
Disampaikan Rudy, para kepala desa meminta kebijakan pemerintah agar bantuan itu tidak baku harus dibagikan sebesar Rp 600 ribu per KK karena tidak akan mencukupi. Kalau bisa, bantuan dibagi rata dimana tiap KK mendapatkan Rp 200 ribu karena dengan cara seperti ini, tentu warga yang akan mendapatkan bantuan jumlahnya akan lebih banyak.