PIKIRAN RAKYAT - Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pedagang hingga pekerja lepas ikut terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Namun, banyak di antara mereka justru tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kondisi tersebut banyak terjadi salah satunya di Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur. "Supir-supir, pekerja pada menganggur sekarang, banyak yang diberhentikan dari pabriknya," kata Suratno, salah seorang Ketua Rukun Tetangga di sana, Senin 20 April 2020.
Menurutnya, sebagian besar warga di RT tersebut bekerja di perusahaan yang merumahkan atau meliburkan karyawannya hingga melakukan PHK. Bahkan ia juga ikut mengalami PHK sejak beberapa hari lalu.
Baca Juga: Bea dan Cukai Beri Bantuan 21.000 Masker N95 untuk Tenaga Medis
Dari lingkungan RT-nya, ia mengajukan sebanyak lebih dari 100 keluarga untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga saat ini ia belum juga mendapatkan jawaban dari pihak terkait.
Penyaluran bantuan dari pemerintah itu disoroti oleh Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dedi Mulyadi. "Berdasarkan pemantauan ke berbagai daerah, dampak Covid-19 ini banyak memunculkan orang lapar baru," katanya.
Dedi menduga, data yang digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial terdampak Covid-19 adalah data lama. Karena itu, jumlah penerimanya jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang membutuhkannya saat ini.
Baca Juga: Warga di Sekitar Merapi Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin
Menurut pemantauannya di masyarakat, masih banyak orang yang belum masuk daftar penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Ketika keliling ke desa-desa, banyak kepala desa yang mengeluh warganya yang membutuhkan ada 2.000 dapatnya hanya 150 keluarga," kata Dedi.
Menurutnya, bantuan pemerintah bagi masyarakat pra sejahtera sudah rutin dilakukan sehingga datanya pun jelas. Seperti, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan sebagainya.