/photo/2020/04/27/63397461.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Sumedang, kini mempertanyakan soal sumber data warga terdampak Covid-19 yang dipergunakan oleh Provinsi Jawa Barat.
Pasalnya, daftar penerima paket bantuan sosial yang telah disalurkan Gubernur Jabar melalui PT. Pos itu, ternyata sangat berbeda dengan data warga terdampak Covid-19 yang diajukan pemerintah desa.
Padahal, pihak desa sendiri melakukan pendataan terhadap warga miskin baru akibat Covid-19 itu, berdasarkan perintah dari Gubernur dan Bupati. Namun kenyataannya, data yang dipergunakan oleh Gubernur tersebut ternyata bukan hasil pendataan pihak desa.
Baca Juga: Kelanjutan Serie A Italia Mulai Menemui Kejelasan, Begini Skemanya
"Terus terang program bantuan ini membuat kami stres. Coba bayangkan, kemarin itu kami (desa) kan ditugaskan untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak Covid-19. Data itu telah kami kirimkan, bahkan telah diverifikasi dan divalidasi, sehingga hasilnya semua desa juga mendapat pengurangan jumlah penerima bantuannya," kata Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas Edi Sukardi, Senin 27 April 2020.
Tetapi kenyataannya, lanjut Edi, warga di wilayah desanya yang kini mendapat kiriman bantuan paket sembako dari Provinsi Jabar melalui PT. Pos itu ternyata bukan warga terdampak Covid-19 yang telah diajukan pihak desa.
Buktinya, dari 26 daftar penerima paket bantuan sosial provinsi itu, yang berhasil diterima oleh masyarakatnya hanya 11 paket saja.
Baca Juga: Update COVID-19 Per Senin 25 April, Yurianto: 19 Provinsi Tak Laporkan Kasus Baru
Dan itu pun, beberapa penerima di antaranya diketahui telah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dari program lain, yang seharusnya tidak boleh menerima lagi.