PIKIRAN RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi menuntaskan penyaluran bantuan pangan bagi warga di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Meski PSBB telah diterapkan lebih dari seminggu, rupanya banyak warga yang belum menerima bantuan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh menilai, Pemkab Bekasi terlalu berhati-hati dalam menyalurkan bantuan.
“Ada ketakutan seperti audit pada penyaluran bantuan. Padahal, harusnya (bantuan) dialirkan saja karena sekarang ini kondisinya luar biasa, di mana harus penanganan yang cepat namun tetap akurat,” kata wakil rakyat dari PKS ini kepada “PR”, Senin 27 April 2020.
Baca Juga: Jadwal Buka Puasa 4 Ramadhan 1441 H, Senin, 27 April 2020
Secara garis besar, kata Nuh, penerapan PSBB di Kabupaten Bekasi cukup berhasil. Salah satu indikator keberhasilannya itu yakni mampu memperlambat penyebaran covid-19. Selain itu, jumlah kesembuhan pun terbilang tinggi.
Berdasarkan data Pusat Koordinasi dan Informasi Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi hingga Senin 27 April 2020, pukul 8.00, jumlah kasus positif 67 orang, sebanyak 29 orang di antaranya berhasil sembuh.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Tim Gugus Tugas Penangaan Covid-19 Kabupaten Bekasi. Mereka berhasil memperlambat penyebaran pandemi ini. Berarti PSBB pun menunjukkan arah positif,” ucap dia.
Baca Juga: Pasien COVID-19 di Probolinggo Bertambah, Balita Anak Tukang Bakso Jadi Korban
Hanya saja, di balik keberhasilan itu, hak warga mendapatkan bantuan harusnya turut dipenuhi. “Bantuan itu hak warga, maka dari itu alirkan dengan segera secara merata dan tepat sasaran. Karena bagi saya berhasil ditekannya kasus positif merupakan bagian dari kepatuhan warga menerapkan PSBB dan dari kepatuhan itu harusnya warga diberi apresiasi melalui bantuan tersebut,” ucap dia.
Seperti diketahui, Pemka Bekasi menyiapkan sejumlah bantuan di antaranya bantuan pangan sebanyak 152.000 paket.