/photo/2020/05/21/2841367551.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Upaya penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat tuai apresiasi Menteri BUMN Erick Thohir. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Gugus Tugasnya dinilai menghadirkan keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 dan dampak ekonominya melalui bantuan sosial atau bansos.
"Jadi Jabar salah satu contoh yang bagus saya rasa, walaupun ada kekurangan ya biasa, enggak ada yang sempurna, kesempurnaan itu milik Allah. Tadi pak gubernur sudah menjelaskan, pak gubernur sudah melakukan hal-hal yang luar biasa," ucap Erick Thohir di Bandung, Kamis 21 Mei 2020.
Di antaranya, kata dia, termasuk bansos yang sudah disalurkan dan dalam proses pendistribusian tahap selanjutnya. Penyaluran bansos dan penanggulangan Covid-19 dengan menekan angka penyebaran yang dilakukan di Jabar selama ini sesuai dengan yang diharapkan oleh presiden.
Baca Juga: Siti Fadilah: Saya Ini 4 Bulan Selesai, High Risk Corona, Kok Tidak Dirumahkan?
"Bahwa ada balance antara bansos dan juga penanggulangan. Karena kondisi saat ini beda dengan 1998 dan 2008 yang berdasarkan krisis moneter duluan, kalau sekarang ini krisis daya beli dan kesehatan jadi impact nya kerasa," ujar Erick.
Secara umum, lanjut Erick, tiap kepala darah telah melakukan penanganan Covid-19 yang luar biasa. Dia tidak bisa membandingkan gubernur satu dengan yang lainnya atau pemimpin daerah dengan daerah lainnya, karena masing-masing punya strategi.
"Yang penting Alhamdulillah pemerintah pusat dan daerah bersinergi, sementara kondisi di lapangan berbeda. Oleh karena itu, program PSBB sendiri bermacam-macam ada yang seperti Jabar atau Bali. Di Bali ada yang melibatkan hukum adat kalau di Jabar beda lagi," ucap dia.
Baca Juga: Cetar Ramadhan 1441 H Edisi 29: 3 Kunci Nikmatnya Membaca Alquran
"Yang penting saya yakini para kepala daerah hari ini sudah memberikan prestasi yang luar biasa bahwa kurva sudah mulai menurun, memang ada kenaikan kurva akhir2 ini bukan karena apa-apa tapi karena ada yang banyak pulang dari luar negeri warga negara kita itu yang namanya kasus import, yang sudah seyogyanya pemerintah pusat dan daerah harus melayani warga negaranya," kata Erick Thohir.