PIKIRAN RAKYAT - Ribuan tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, melakukan aksi unjuk rasa di lapangan Gedung Bupati Tasikmalaya, Kamis 14 Juli 2022.
Mereka menuntut adanya pengangkatan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa syarat.
Mereka menilai, selama ini pemerintah daerah hingga pemerintah pusat mengabaikan nasib para tenaga kesehatan yang status kerjanya terkatung-katung tanpa kejelasan hingga bertahun-tahun.
Padahal, selain sudah meng ab di secara sepenuh hati meski statusnya hanya honorer, mereka juga ditempatkan sebagai garda terdepan penanggulangan kesehatan masyarakat, khususnya saat penanggulangan Covid-19.
Baca Juga: 6 Fakta Anggota DPR Inisial DK Dipanggil Demokrat: Hasil Pemeriksaan Hingga Kecurigaan Pengacara
Keresahan mereka muncul ketika pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.
Padahal, mayoritas tenaga kesehatan dan non-kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya yang jumlahnya mencapai 1.275 lebih, adalah tenaga honorer.
Mereka meliputi bidan, perawat, apoteker, tenaga administrasi hingga sopir ambulans yang bekerja di 40 puskesmas dan satu rumah sakit pemerintah daerah.
Selain melakukan unjuk rasa dengan berorasi, para tenaga medis ini juga membawa bendera, ratusan spanduk, serta poster. Isinya bernada protes dan sindiran kepada pemerintah.
Baca Juga: Belasan Pemuda Terduga Anggota Geng Motor Diamankan, Ada Bendera hingga Balok Kayu