PIKIRAN RAKYAT - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi resmi dinaikkan pemerintah pusat pada Sabtu (3/9/2022) sore kemarin.
Serikat buruh pun kembali berteriak menyuarakan penolakan kenaikan BBM, bahkan mereka siapkan aksi unjuk rasa.
Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM) Provinsi Jawa Barat M Sidarta mengatakan, tentunya di masa pemulihan ekonomi saat ini kenaikan harga BBM malah memperparah kondisi perekonomian terutama bagi para pekerja. Pasalnya dengan ada kenaikan BBM bakal memicu kenaikan bahan pokok dan kebutuhan lainnya.
Di sisi lain, pendapatan para pekerja tidak ditingkatkan karena upah minimum kota atau kabupaten tidak turut serta ditingkatkan oleh kebijakan pemerintah.
"Tentu Kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga lainnya, sedangkan UMP dan UMK di tingkat kabupaten tidak naik," ujar Sidarta menegaskan, Minggu (4/9/2022).
Menurut dia, meski BBM naik kemungkinan besar UMP dan UMK tahun 2023 pemerintah akan menetapkan upah 2023 sama dengan upah tahun 2022. Oleh karena itu buruh menolak kenaikan BBM.
"Hal itu sudah kami suarakan ketika rencana kenaikan berhembus. Kami dengan aliansi pekerja atau serikat pekerja yang lain sepakat menolak kenaikan harga BBM dan juga kami tetap menolak UU Omnibus Law, tolak juga holding dan sub holding kelistrikan," tuturnya.
Tak hanya DPD FSP LEM Jabar, KSPSI (konfederasi Serikat pekerja seluruh Indonesia) menolak kenaikkan BBM.