PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor mempertanyakan kejelasan, perincian, dan transparansi rencana anggaran penanganan Covid-19. Dari lima kali rapat yang dilakukan antara DPRD dengan pemkot Bogor terkait pembahasan anggaran, pihak Pemkot Bogor dinilai kurang terbuka dan hanya memberikan data gelondongan.
“Dari mulai 7 April hingga terakhir oleh pansus pekan lalu, pihak Pemkot hanya memberi data gelondongan. Sedangkan kita perlu memberikan masukan ataupun saran terkaitperuntukan, kebutuhan-kebutuhan mendesak di lapangan, hingga perbaikan besaran alokasi agar pemanfaatannya bisa optimal dan tepat sasaran,” ujar Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto kepada”PR”, Minggu 21 Juni 2020.
Atang mengatakan, DPRD Kota Bogor memang telah membentuk Tim Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19. Pansus dibentuk karena refocusing (pemusatan kembali) anggaran penanganan Covid-19 tidak sedikit.
Baca Juga: 7 Tahun Terpisah, PSK Ini Ingin Mengambil Anaknya kembali, Berikut Pengakuan Nopi pada Polisi
Tercatat sekitar Rp 323 miliar, dan Rp 214 miliar di antaranya masuk dalam pos Bantuan Tidak Terduga. DPRD Kota Bogor sendiri, menurut Atang mengalihkan anggaran di Sekretariat Dewan sekitar kurang lebih Rp 19 miliar, termasuk terbesar dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemkot Bogor.
“Kita ingin memastikan bahwa peruntukannya mengcover hal-hal penting dan mendesak terkait percepatan penanganan pandemi Covid-19, termasuk juga kita awasi bersama apakah realisasinya sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak,” kata Atang.
Menurut Atang, sejauh ini DPRD Kota Bogor terus menggelar rapat maraton agar Pemkot Bogor mau terbuka terkait alokasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut. Transparansi dinilai sangat penting sehingga banyak masukan positif untuk memperbaiki postur anggaran yang ada.
Baca Juga: Cerita Abdel Achrian Soal Asal Mula Makam Viral, Lokasi Gang Ternyata Memang Kompleks Pemakaman
“Jangan sampai juga kita merevisi atau merasionalisasi anggaran kegiatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, sedangkan kegiatan yang kurang perlu masih dipertahankan,” ujar Atang.