PIKIRAN RAKYAT - Pemenuhan fasilitas di tempat umum yang ramah bagi penyandang disabilitas diharapkan tetap mendapat perhatian, baik itu dari pihak pemerintah maupun swasta.
Pemenuhan tersebut agar masyarakat inklusi dapat ikut merasakan keseteraan dan untuk lebih memberdayakan serta melindungi mereka.
"Dukungan ini bukan hanya dalam lingkup Pemprov tetapi juga Kota atau Kabupaten terkait infrastruktur untuk teman-teman disabilitas. Misalkan terkait untuk trotoar, jalannya, atau bahkan pihak swasta terkait misalkan, adalah tempat umum seperti mall, yang ramah untuk para teman-teman disabilitas," ujar Manager Kemitraan dan Kelembagaan Jabar Quick Response (JQR) Dito Budiman, pada acara special screening film 'Tegar' di Kota Bandung, Jumat, 28 Oktober 2022.
Ia mengatakan Pemprov Jabar tidak bisa bergerak sendiri untuk membangun fasilitas bagi penyandang disabilitas. Ia mengatakan, terkait hal ini memerlukan dukungan dan kesepahaman di tingkat kota/kabupaten.
Baca Juga: Menkes: Ketepatan Waktu Vaksinasi dapat Lindungi Masyarakat dari Covid-19 XBB
"Karena di Jawa Barat kan agak unik ya terkait otonomi daerahnya, kalau di Jakarta kan, misalnya, gubernurnya menyampaikan apa, wali kotanya mengikuti gitu, kalau di Jawa Barat, instruksi atau rekomendasi gubernur masih ada kewenangan di kota atau kabupaten," ujarnya menjelaskan.
"Makanya ini harus semua saling suport terkait hal ini," katanya.
Lebih jauh, Dito menyampaikan ada sekitar 128 ribuan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat, data pada tahun 2020. JQR, kata Dito ikut berpartisipasi memberikan kebutuhan mereka misalnya kebutuhan pangan dan alat bantu seperti kursi roda dan kaki palsu.
"Jabar Quick Response sendiri, selain alat bantu ya, kita berikan adalah kebutuhan bansosnya sendiri kebutuhan pangan untuk mereka sehari-hari. Jadi bentuknya macam-macam bukan hanya alat bantu saja," ujarnya.
Baca Juga: 16 Siswa MTs di Jakarta Keracunan Spaghetti, Fakta Mengejutkan Terkait Pedagang Terungkap