PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bertekad untuk segera mengatasi isu pemberhentian hubungan kerja (PHK) terhadap buruh di Indonesia.
Ia menuturkan, jika persoalan PHK tersebut lama ditangani, maka permasalahannya pun akan meluas berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Tanah Air.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat 400-500 ribu buruh di Jawa Barat yang telah di-PHK.
Baca Juga: Sinopsis Film The Menu, Restoran Mewah yang Berujung Mencekam
Ia pun memprediksi bahwa angka PHK akan terus bertambah hingga 1,5 juta orang, jika permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi juga telah menyatakan bahwa angka PHK di sektor padat karya di Jawa Barat terbilang tinggi.
"Jadi data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui dinas, Apindo, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mengklaim Jaminan Hari Tua atau JHT, jumlahnya bisa lebih besar lagi," katanya, dikutip pada Kamis, 17 November 2022.
Baca Juga: Asal-usul dan Sejarah Perkembangan Pencak Silat dari Masa ke Masa
Taufik pun menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengatasi peluang adanya badai PHK tersebut.
Beberapa langkah mitigasi itu di antaranya adalah mengurangi upah dan fasilitas pekerja yang menduduki jabatan level atas, seperti manajer dan direktur.