PIKIRAN RAKYAT - Tingkat penyebaran penyakit tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Garut terbilang tinggi. Namun, hingga saat ini di Kabupaten Garut belum memiliki payung hukum yang secara khusus dibuat untuk menangani masalah TBC.
Padahal, TBC dinilai lebih berbahaya dibanding penyakit lain termasuk Covid-19 sekalipun. Dorongan agar Pemkab Garut segera membuat Perda atau Perbup tentang TBC pun datang dari berbagai kalangan di Garut.
Di antaranya datang dari Yayasan Penabulu STPI yang selama ini konsen dalam upaya penanggulangan TBC. Keberadaan perda atau perbup dinilai sangat penting agar penanganan TBC bisa lebih fokus sehingga hasilnya maksimal.
Staf Program IU Penabulu STPI Garut, Mubainul Adilah menyatakan, untuk penanganan TBC yang maksimal diperlukan adanya upaya membangun jejaring Distrik Publik Private Mix (DPPM), dalam hal ini harus ada keterlibatan dari sektor lain. Selain pemerintah, diperlukan pula adanya keterlibatan unsur lain termasuk kalangan swasta.
Baca Juga: Cegah TBC di Tempat Kerja, Kemnaker Lakukan Identifikasi dan Skrining Para Pekerja
"Dalam hal ini kita ingin membangun kesepahaman antara standar yang sudah ditetapkan pemerintah tentang layanan pasien TB antara di rumah sakit milik pemerintah dengan layanan milik swasta", ujar pria yang akrab disapa Adil ini seusai "Community Led Advocacy to Legislatives and Executives to Ensure Mandatory Notification of TB Cases-DPPM" pada Selasa 6 Desember 2022.
Payung hukum baik berupa perda maupun perbup sangat penting. Hal ini karena selama ini banyak rumah sakit swasta yang berjalan sendiri-sendiri sesuai manajemennya masing-masing dalam melakukan penanganan TB.
Padahal, tata laksana penanganan TB harus sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, adanya pemahaman yang sama masalah penanganan TB dinilainya sangat penting.
Adil menyampaikan, berdasarkan data pihak Dinas Kesehatan Garut, angka penderita TB di Garut saat ini terbilang tinggi mencapai 6.300 kasus. Namun, hal ini jangan dianggap sebagai aib akan tetapi harus dinilai positif dari sisi kolaborasi pihak-pihak terkait.