PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membenahi transportasi publik di kawasan Cekungan Bandung secara bertahap karena dari sisi kewenangan dan anggaran ada keterbatasan.
Terlebih terkait transportasi publik sebetulnya lebih tepat diarahkan pada pemangku wilayah seperti wali kota atau bupati. Pasalnya, kewenangannya sebagai gubernur hanya sebatas koordinasi di wilayah algomerasi seperti Bandung Raya.
"Dimana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," katanya di Gedung Pakuan, Bandung pada Kamis, 4 Desember 2022.
Menurut Ridwan Kamil guna memastikan koordinasi berjalan baik maka dibentuk organisasi Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya. Namun urusan pembentukan ini memakan waktu lama karena pihaknya harus membenahi payung hukum.
Baca Juga: Bawa Tottenham Hotspur Tekuk Crystal Palace 4-0, Performa Harry Kane Tuai Pujian
"Kita beresin dulu rumah hukumnya," katanya.
Salah satu bentuk realisasi pihaknya untuk memulai pembenahan transportasi publik dengan meluncurkan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Bandung. Saat ini secara aktif sudah beroperasi menggunakan 8 bus listrik dengan kapasitas 25 penumpang per bus.
"Dimulai dari yang mudah dulu BRT sudah launching, saya minta maaf tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," katanya.
Menyoal tuntutan warga yang berharap transportasi publik terintegrasi seperti Jakarta, Ridwan Kamil meminta warga melihat porsi APBD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan besarnya dukungan APBN pada pembenahan transportasi Jakarta.