PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan sejumlah hal terkait penataan ruang kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur (Jabodetabek-Punjur).
Salah satunya penambahan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabek-Punjur.
“Lembaga ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak,” kata Kang Emil dalam Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur di Hotel Pullman Vimala Hills, Kab. Bogor, Senin 28 Juli 2020.
Baca Juga: Kerap Dibandingkan dengan Lionel Messi, Gelandang Real Mallorca Mengaku Terganggu
“Jabodetabek Punjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif,” imbuhnya.
Kang Emil mengusulkan keterlibatan TNI/Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam badan koordinasi Jabodetabek-Punjur.
“Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ucapnya.
“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO (Project Manajemen Office) yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” tambahnya.
Baca Juga: Kemendikbud Lakukan Evaluasi, Belajar Tatap Muka Tak Lagi Hanya di Zona Hijau?