PIKIRAN RAKYAT - Jumlah pendaftaran bakal calon anggota DPRD Jawa Barat dan bakal calon DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat masih sedikit pada pekan kedua pendaftaran. Dari 55 bacalon (bakal calon) DPD yang sudah lolos verifikasi dukungan, baru 16 orang yang mendaftar.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan bacaleg DPRD Jabar yang akan mengikuti Pemilu 2024.
Pada pekan kedua yang dimulai Senin, 8 Mei 2023, ada empat bacalon DPD yang mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. Mereka adalah Suratto Siswodihardjo, Eni Sumarni, Budiyanto, dan Deni Rusyniadi.
Suratto mengatakan, ia mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI perwakilan Provinsi Jabar karena ingin melanjutkan misi hidupnya. "Saya ingin berbuat kebaikan kepada masyarakat, dan ke dua ingin membangun Jabar lebih baik untuk warga Jabar," katanya di lobi konferensi pers KPU Jabar.
Baca Juga: Hasto PDIP Bela Jokowi yang Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Beberkan Isi Pembahasan
Sementara itu, Eni Sumarni mendatangi kantor KPU dengan diiringi musik Sunda. Eni yang sudah menjadi anggota DPD RI sejak dua periode yang lalu itu pun datang dengan menggunakan busana adat tradisional Sunda yang lengkap dengan siger dan rangkaian melati.
Dalam penyampaian visi-misinya, perempuan kelahiran Sumedang itu mengatakan, ia masih memiliki tugas untuk berkontribusi terhadap Jawa Barat seperti mendorong tercapainya pemekaran daerah otonomi baru, maslaah stunting yang masih tinggi, status untuk guru honorer, dan masalah budaya.
Budiyanto yang juga mendaftar sebagai bacalon DPD juga menyinggung tentang peranan DPD. Dikatakannya, Jabar yang penduduknya padat hanya mampu menyerap APBN %05,9 triliun dibandingkan Jateng dan Jatim yang bisa menyerap APBN lebih besar karena memiliki lebih banyak desa. Ia pun mengoreksi 20 tahun keberadaan DPD yang belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti untuk pemekaran dan perimbangan dana APBN.
Sementara itu, bacalon DPD Deni Rusyniadi berharap DPD memiliki posisi tawar di mata lembaga tinggi lainnya. Salah satunya adalah supaya ada kewenangan yang lebih menggigit dibandingkan sekarang. "Dan, adanya peran DPD yang lebih konkret ke masyarakat," imbuh Deni.
Baca Juga: Politikus Senior Partai Demokrat Jawa Barat Mundur karena Diminta Mahar Rp500 Juta