/photo/2020/09/04/1191054761.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 82 desa di Kabupaten Garut, pada Senin, 15 Mei 2023) akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkades, Pemkab Garut pun meliburkan kantor pemerintahan dan sekolah yang ada di bawah lingkup pemkab.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menyebutkan, diliburkannya seluruh pelayanan dan sekolah di jajaran Pemkab Garut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades agar benar-benar berjalan secara demokratis, aman, dan tertib. Selain itu, diharapkan juga partisipasi pemilih bisa benar-benar maksimal.
Aturan libur bagi kantor pemerintahan dan sekolah yang diterapkan saat pelaksanaan Pilkades serentak 2023 di Garut ini hanya diberlakukan untuk yang di bawah naungan Pemkab Garut. Selain itu, untuk layanan pemerintahan dan sekolah yang di luar naungan Pemkab Garut, diserahkan kepada kebijakan masing-masing.
Baca Juga: Teror KKB Berdengung Lagi, Pekerja Proyek BTS Ditelanjangi dan Dibacok demi Uang Rp500 Juta
"Demikian juga untuk perusahaan swasta seperti pabrik, tidak kita wajibkan untuk meliburkan karyawannya. Namun kami minta agar ada kebijakan bagi karyawan yang akan melaksanakan hak suaranya di Pilkades", ujar Helmi seusai kegiatan Upacara Pergeseran Pasukan Untuk Pengamanan Pilkades di Mapolres Garut, pada Minggu, 14 Mei 2023.
Helmi meminta kepada seluruh pihak di Garut untuk ikut serta mensukseskan jalannya Pilkades serentak 2023. Dia juga mengimbau kepada seluruh kontestan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dari pesta demokrasi masyarakat ini agar berjalan dengan lancar dan kondusif.
Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro menyampaikan ada 82 desa di wilayah hukum Polres Garut yang besok akan melaksanakan Pilkades secara serentak. Ke-82 desa itu tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut mulai dari wilayah Utara, tengah, hingga selatan.
Baca Juga: Hotman Paris Siap Beri Bantuan Hukum untuk Sopir Bus jadi Tersangka Kecelakaan di Guci Tegal
Disebutkannya, untuk mengantisipasi kerawanan terjadinya konflik, pihaknya melibatkan lebih dari 2000 personel gabungan. Selain dari Polri dan TNI, ada juga petugas dari Pemkab Garut yang ikut melakukan pengawasan terkait jalannya Pilkades.