/photo/2023/06/05/1155542126.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mendorong Pemerintah Desa Kalapadua, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka agar segera memproses status kependudukan kakak beradik Amelia Putri (12) dan Aulia (7) yang kini tinggal bersama kakeknya dalam kondisi sakit strok.
Amelia yang tahun ini lulus sekolah dasar harus mengurus kakek dan adiknya, sedangkan biaya hidupnya mengandalkan belas kasihan warga setempat dan bantuan sosial yang diterima kakeknya, Alyamin. Pasalnya kedua orangtuanya telah lama berpisah dan meninggalkan mereka.
Menurut Sutrisno, identitas kependudukan penting untuk memproses bantuan sosial bagi Amelia Putri dan Aulia agar bisa mendapatkan bantuan untuk kelangsungan pendidikannya, juga tempat tinggalnya yang kini kondisinya memprihatinkan, nyaris roboh, dan semua dinding bilik sudah berlubang karena keropos.
“Kalau status kependudukan semula di Pekanbaru, maka segera dipindah ke Majalengka agar dia mendapatkan haknya, hak untuk memperoleh bantuan PIP dan bantuan sosial lainnya dari Pemerintah termasuk bantuan perbaikan rumah,” ujar Sutrisno saat berkunjung ke rumah Amelia untuk memberikan bantuan.
Baca Juga: Kisah Haru Kakek Masuk Starbucks, Minta Tolong Pelanggan Sebab Tak Sanggup Beli Bensin 1 Liter
Jika ada kendala saat melakukan pengurusannya, Sutrisno mengaku siap membantu memperlancar.
Rumah Alyamin yang kini ditempati bersama Amelia Putri dan Aulia sudah tak layak untuk dihuni. Ketika musim hujan, air masuk ke dalam rumah dari atap genting yang bocor. Jika terjadi hujan deras disertai angin, maka air hujan masuk dari dinding bilik yang lubangnya besar.
Kepala Desa Kalapadua, Nanang Nirwana, mengaku bersukur warganya bisa mendapat perhatian dari anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Majalengka. Pihaknya sudah sejak lama memproses status kependudukan Amelia dan Aulia.
Perubahan status kependudukan itu penting guna memperoleh dana PIP untuk pendidikan kedua anak. Namun kendala untuk mengubah status kependudukan, berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah harus mencabut kependudukan dan status sekolah dari Pekanbaru.