/photo/2023/06/28/1670147332.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Meski berada di kategori sedang, tingkat demokrasi di Jawa Barat (Jawa Barat) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas demokrasi di Jabar masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, yang perlu ditangani bersama oleh para pemangku kepentingan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar Iip Hidajat mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi alat ukur dalam menilai kemajuan demokrasi di setiap provinsi. Ada sejumlah aspek yang menjadi indikator dalam penilaian IDI.
"Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), skor IDI Jabar pada 2018 itu 65,5, pada 2019 itu 69,9, pada 2020 itu 71,32, dan pada 2021 menjadi 79,72," kata Iip, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Jabar Reni Ambar Sari, dalam rapat evaluasi data IDI Jabar 2022, di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa, 27 Juni 2023.
Baca Juga: Jokowi Ingin JIS Direnovasi Jelang Piala Dunia U17
Menurut Iip, ada tiga aspek penting demokrasi yang dijadikan alat ukur dalam IDI, yakni aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dalam ketiga aspek itu selanjutnya ada beberapa indikator penilaian demokrasi, yang dilakukan oleh BPS.
"IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari sisi aspek peran serta masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum," katanya.
Oleh karena itu, permasalahan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan. Apalagi, pembangunan demokrasi merupakan data empirik yang bisa dijadikan landasan pengambilan kebijakan.
Baca Juga: Tim Forensik Soal Kerangka Bayi Hasil Inses di Banyumas: Awalnya Saya Pikir Tulang Hewan
Dalam rapat evaluasi itu, terungkap bahwa ada lima tantangan demokrasi di Jabar, yang tergambar melalui penilaian yang rendah. Salah satunya ialah terkait partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga eksekutif.