PIKIRAN RAKYAT - Komisi II DPRD Jawa Barat (Jabar) meminta Gubernur, Ridwan Kamil, segera memperhatikan nasib petani yang tengah dilanda kesulitan pupuk dalam menghadapi musim tanam tahun ini.
Tahun ini pemerintah pusat mengurangi kuota pupuk bersubdisi, padahal pasokan pupuk yang cukup sangat ditunggu oleh para petani.
"Hal ini (kelangkaan pupuk, red) selalu berulang, mohon kepada semua pihak terutama Bapak Gubernur Jawa Barat ikut memperhatikan urusan penting ini, mengingat pabrik pupuk kujang milik BUMN juga terdapat di Kabupaten Karawang wilayah provinsi Jawa Barat," ujar Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati dalam keterangan tertulisnya, Rabu 26 Agustus 2020.
Baca Juga: Pemilik Mobil Wajib Tahu, 5 Faktor yang bisa Hanguskan Garansi Mobil
Dikatakan Rahmat, semua unsur pemangku kepentingan semestinya melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan soal kelangkaan pupuk ini. Terlebih, pada saat musim tanam para petani membutuhkan pupuk.
"Apalagi pabrik pupuk kujang milik BUMN juga terdapat di Kabupaten Karawang wilayah provinsi Jawa Barat," ujar Rahmat Toleng, sapaannya.
Menurut dia, dorongan tersebut merupakan hasil rembukan bersama para anggota Komisi II lainnya. Adapun empat anggota Komisi II yang bersikap sama terkait kelangkaan pupuk ini adalah Sri Rahayu Agustina (FPG), Gina Fadila Swara (F Gerindra-Persatuan), Ihsanudin (F Gerindra Persatuan), dan Sabil Akbar (F Nasdem).
Baca Juga: Bereaksi atas Rencana Hengkang Lionel Messi dan Suarez, Joan Laporta Sebut Bartomeu Pengecut
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat kembali mengajukan tambahan alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi kepada pemerintah, sebagai salah satu antisipasi sedini mungkin agar tak terjadi kekurangan pupuk bersubsidi. Langkah ini dilakukan agar stok pupuk bersubsidi di Jawa Barat tetap ada dan tak habis sampai akhir Agustus 2020 ini.