/photo/2023/11/17/2576962059.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemprov Jawa Barat akan menggelar "Deklarasi Komitmen Bersama Mewujudkan Jawa Barat Aman, Netral, dan Tenang pada Pemilu 2024” di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Sabtu, 18 November 2023.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Raden Iip Hidajat, menuturkan, melalui deklarasi tersebut pihaknya ingin memastikan Pemilu di Jawa Barat damai. Maka dari itu, mereka menciptakan jargon Jabar Anteng yang merupakan singkatan dari aman, netral, dan tenang.
"Poin pentingnya kenapa kata 'netral' muncul di tengah kalimat itu karena di Jawa Barat ASN-nya ada 40.000, belum TNI-Polri. Undang-undang mengatur bahwa ASN, TNI/Polri, harus netral maka di kalimat itu muncul kata netral itu," ujar Iip dalam JAPRI (Jabar Punya Informasi) Vol. 135, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat, 17 November 2023.
Menurut Iip, pihak yang akan dilibatkan dalam deklarasi mayoritas TNI/Polri dan ASN. Peserta tidak hanya dari tingkat provinsi yang jumlahnya 40.000, tapi juga ASN di 27 kota kabupaten untuk mewakili pemerintah daerahnya, kecamatan, dan kelurahannya.
"Jabar Anteng ini memastikan bahwa rakyat Jawa Barat menyatakan ingin Jawa Barat ini menjalankan demokrasi, tapi tetap anteng," ucapnya.
Ada 3 poin yang tertuang dalam deklarasi. Pertama, pemerintah dan masyarakat Jawa Barat mendukung penyelenggaraan Pemilu 2004 yang luber dan jurdil. "Jadi mendukung penyelenggaraan, jadi kita betul-betul all out ya, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil," katanya.
Baca Juga: ASN Sulit Dipecat, Pemerintah Terjebak Aturan Sendiri
Kedua, pemerintah dan masyarakat Jabar menghendaki Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana aman netral dan tenang dan tidak terpengaruh hoaks.
"Hoaks juga menjadi atensi, ya. Kadang-kadang secara fisik itu tidak, tapi masuk ke medsos kita itu juga bisa berpengaruh. Khawatirnya, nanti malah jadi zalim atau fitnah kalau kita menanggapi yang betul-betul hoaks," ucapnya.
Ketiga, deklarasi menyerukan kepada segenap ASN TNI dan Polri di Jawa Barat untuk bersikap netral dan tidak berpihak di Pemilu 2024 seiring dengan Undang-Undang tentang ASN bahwa ASN harus netral.