/photo/2023/12/10/3945819706.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Massa yang menamakan diri Forum Karawang Bersatu (FKB) berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jumat, 8 Desember 2023. Mereka menuntut aparat kejaksaan menuntaskan beberapa kasus korupsi yang dinilainya jalan di tempat.
"Kami melakukan aksi ini dalam rangka ikut memperingati hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember, besok. Kami merasa prihatin sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Karawang dan pernah kami laporkan ke Kejaksaan, belum ada tindak lanjutnya," ujar Ketua FKB, Asep Irawan Safei, saat berorasi di depan Kantor Kejaksaan.
Menurutnya, selama Kejari Karawang dipimpin Syaifullah, belum ada kasus korupsi yang naik ke pengadilan. Bahkan, penetapan tersangka atas kasus korupsi itu pun belum ada.
Dalam aksi itu, massa FKB memasang spanduk di antaranya bertulisan, "Kejaksaan Negeri Tidak Boleh Diam, Maksimalkan Penindakan, dan Berantas Para KORUPTOR". Kemudian ada juga yang bertulisan, "Tak Sanggup Ungkap Kasus Korupsi, Silahkan Pergi".
Massa yang tiba di halaman kantor Kejaksaan sekira pukul 10.10 WIB, diterima Kejari Karawang, Syaifullah, untuk berdialog di dalam ruangan secara baik-baik. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2022 yang dikelola Dinas Perhubungan senilai Rp3,3 miliar. Selain itu, mereka juga menanyakan kasus dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi tahun 2017 yang pernah mereka laporkan.
Menanggapi pertanyaan itu, Syaifullah berjanji akan mengungkap penanganan kasus korupsi dalam 1-2 bulan ke depan. Diakuinya, saat ini ada tiga perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani jaksa dan siap dinaikkan ke tingkat penyidikan.
"Di tahun 2023 ini kami tengah menangani 3 perkara kasus korupsi. Pertama, kasus korupsi LKM dan saat ini sedang disidangkan di PN Karawang," kata Syaifullah.
Kemudian, lanjut dia, ada dua kasus dugaan korupsi lagi yakni penyimpangan pupuk bersubsidi tahun 2017, dan pengadaan PJU tahun 2022 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang.
Khusus untuk kasus PJU, lanjutnya, kejaksaan masih menunggu hasil audit BPK untuk menghitung kerugian negara. Setelah, hasil audit diterima Kejaksaan akan dijadikan dasar melakukan pendalaman.