PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Majalengka memohon Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak mengenakan biaya pemeriksaan kesehatan terlalu tinggi untuk syarat kelengkapan pendaftaran calon KPPS.
Menurut mereka biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp65.000 yang dikenakan pihak Puskesmas sedikit membebani sejumlah calon yang kondisi ekonominya pas-pasan.
“Bagi saya rasanya kemahalan biaya Rp65.000 itu, bayangkan di satu kecamatan bisa terdapat 1.400 anggota KPPS itu tidak semuanya sedang memiliki uang, mungkin saja jumah pendatar di kecamatan lainnya jauh lebih banyak dan itu akan memberikan pendapatan pada pemerintah,” kata seorang calon anggota KPPS.
Tarif sebesar Rp65.000 ini untuk tiga komponen pemeriksaan masing-masing glukosa, kolesterol, dan kir dokter.
“Ini persyaratan dari KPU semua pendaftar calon anggota KPPS harus menyertakan hasil pemeriksaan kesehatan tiga komponen tersebut,” kata calon anggota KPPS lainnya.
Ketua KPUD Majalengka buka suara
Ketua KPUD Majalengka Agus Syuhada membenarkan setiap pendaftar calon anggota KPPS harus menyertakan hasil pemeriksaan kesehatan.
Hal itu untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan memastikan bahwa kondisi kesehatan mereka cukup prima. Karena mereka akan bekerja penuh waktu mulai pagi hingga sore hari bahkan mungkin malam hari.
“Pengalaman pemilu lalu, anggota KPPS bekerja siang malam sehingga kondisi kesehatan harus benar –benar prima. Kami tidak ingin pengalaman Pemilu 2019 lalu terulang, banyak yang kecapaian hingga korban meninggal karena tidak didukung kondisi tubuh yang baik,” ujar Agus Syuhada.
Agus mengatakan bahwa KPU pada pemilu kali ini memperketat persyaratan untuk anggota KPPS, batas usianya minimal 17 tahun dan maksimal berusia 55 tahunan, guna menghindari tragedi yang terjadi pada Pemilu di tahun 2019, karena kondisi fisiknya lemah dan usianya sudah lanjut maka banyak yang meninggal dunia.